Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

LBH Jakarta Minta Pemerintah Hentikan Seluruh Proses Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Arif juga menyatakan posisi pekerja akan semakin terancam karena RUU Cipta Kerja melemahkan norma pidana perburuhan.

LBH Jakarta Minta Pemerintah Hentikan Seluruh Proses Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Aliansi Forum Ormas dan Harokah Islam (Formasi) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/3/2020). Dalam aksinya, mereka menolak secara penuh Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena dinilai beberapa pasalnya menghilangkan hak-hak rakyat, serta mengabaikan banyak aspek dan hal demi mengutamakan kepentingan pengusaha. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana mengatakan bahwa pihaknya tetap menolak RUU Cipta Kerja, meski pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU tersebut. Karena menurut Arif, pemerintah dan DPR tetap akan membahasnya di kemudian hari.

"Pada perkembangannya, Presiden dan DPR menyatakan sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Alih-alih mencabut dari prolegnas, penundaan ini tidak memberi jaminan apapun karena pembahasannya akan tetap dilakukan," ujar  Arif dalam siaran persnya, Sabtu, (25/4/2020),

Bahkan menurutnya, sekalipun klaster ketenagakerjaan dihapus, tetap bukan jaminan.

Karena pekerja tentu juga terancam penggusuran paksa dan pencemaran lingkungan hidup.

Ia mengatakan peningkatan pembangunan yang digaungkan dalam RUU Cipta Kerja ini tidak sejalan dengan substansinya yang justru melanggengkan perampasan ruang hidup melalui penggusuran paksa atas nama investasi. 

LBH Jakarta menurutnya, menemukan banyak persoalan yang muncul dari RUU Cipta Kerja, antara lain, adanya penambahan alasan menggusur paksa; melegitimasi pelanggaran hak atas kota; menghapus kesetaraan dalam proses musyawarah, memperparah pelanggaran tata ruang dan alih fungsi zona serta bersifat diskriminatif dalam penegakan hukum.

Arif mengatakan RUU Cipta Kerja akan menambah jumlah penggusuran paksa karena masih diakuinya jenis kegiatan Penataan pemukiman Kumuh Perkotaan dalam RUU tersebut. 

“Pemerintah masih mempertahankan jenis kegiatan ‘Penataan Pemukiman Kumuh Perkotaan’ sebagai objek pengadaan lahan dalam RUU Cipta Kerja. Jenis kegiatan tersebut seringkali disalahgunakan sebagai alasan untuk menggusur paksa warga. Padahal penggusuran paksa adalah pelanggaran HAM berat berdasarkan Resolusi Komisi HAM PBB No. 2004/2.39.” katanya.

Arif juga menyatakan posisi pekerja akan semakin terancam karena RUU Cipta Kerja melemahkan norma pidana perburuhan.

 “Ada 13 jenis tindak pidana perburuhan yang dihapus dan beberapa diubah menjadi sanksi administratif. Salah satunya, penghapusan Pasal 76 juncto Pasal 187 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang tidak melindungi pekerja perempuan khususnya dalam hal dipekerjakan pada malam hari, dihapus.” tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas