Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

Fraksi PAN DPR Usul Penundaan Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Secara Keseluruhan

Menurut Ali Taher, dari segi substansi memang pembahasan RUU ini perlu penundaan. Sebab ada banyak klaster dalam RUU tersebut.

Fraksi PAN DPR Usul Penundaan Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Secara Keseluruhan
KOMPAS.COM/DOK.MPR
Politisi PAN, Ali Taher 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher menyebut fraksinya mengusulkan penundaan pembahasan RUU Omnibus Law.

Hal tersebut disampaikan Ali dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan beberapa akademisi, Senin (27/4/2020).

Ali mengaku usulan penundaan tersebut seusai dirinya bertemu Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan.

"PAN berdasarkan pesan Ketum menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini sejalan dengan saran bahkan kemauan dari pemerintah dalam hal ini Presiden RI. Saya kira itu pandangan dari partai," kata Ali.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI tersebut, dari segi substansi memang pembahasan RUU ini perlu penundaan.

Sebab ada banyak klaster dalam RUU tersebut.

"Ini karena mempertimbangkan banyak hal, pertama ada 15 bab, 174 pasal, dan 1028 halaman serta sebelas klaster dengan menggabungkan atau menyederhanakan 79 UU yang kita lakukan," ujarnya.

Oleh karena itu, Ali menilai penundaan itu sangat penting untuk lebih mematangkan dan lebih mendalami substansi.

"Sehingga ketika terjadi penyusunan UU menjadi UU, maka hukum positif dapat berlaku secara utuh, secara baik, dan secara menyeluruh tentang penguatan ekonomi nasional kita," kata dia.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas