Cucun juga menyarankan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut dialihkan guna menambah bantuan sosial langsung kepada masyarakat terdampak Covid-19.

 Senada, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mendorong KPK mengawasi secara ketat pelaksanaan dan penggunaan anggaran program Kartu Prakerja. Sebab, program ini sangat rawan disalahgunakan.

Apalagi, pemerintah tidak melakukan tender terhadap delapan platform digital yang menjadi pelaksana pelatihan kerja peserta program itu.

 "Apalagi kemarin KSP mengumumkan delapan mitra kerja dalam progran itu tidak pakai tender, menurut kita, potensi besar sekali untuk terjadi penyalahgunaan di situ," ujarnya.

 Menanggapi hal itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan mendalami semua informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam program Kartu Prakerja.

 Menurutnya, terkait ini, KPK akan bekerja dengan fakta dan bukti-bukti keterangan yang telah ditelaah dan dikaji dengan jelas. KPK tidak ingin bekerja dengan terburu-buru dan tidak beraturan alias grasak-grusuk.

 Firli mengatakan, KPK akan mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk mengetahui ada atau tidaknya korupsi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek Kartu Prakerja pemerintah ini.

Jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka KPK akan mencari tersangka dugaan korupsi itu.

"Kalau itu ada, kami bukti yang cukup sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," kata Firli. (Tribun network/mam/kompas.com)