Buruh Minta Kartu Pra Kerja Dibatalkan, Sebut Hamburkan Uang Rakyat hingga Dugaan Bagi-bagi Proyek
Bertepatan di Hari Buruh Internasional, serikat buruh mendesak pemerintah membatalkan program Kartu Pra Kerja.
Penulis: Nuryanti
Editor: Ifa Nabila
TRIBUNNEWS.COM - Bertepatan di Hari Buruh Internasional, serikat buruh Indonesia mendesak pemerintah membatalkan program Kartu Pra Kerja.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menyebut, program Kartu Pra Kerja ini menghamburkan uang rakyat.
Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat adalah makan, bukan pelatihan kerja.
“Program Kartu Pra Kerja sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat."
"Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online," ujarnya, Jumat (1/5/2020), seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
Baca: Arief Poyuono Imbau Pemerintah, Pengusaha dan Buruh Bersatu Bangkitkan Kembali Perekonomian
Baca: Buruh Bangunan di Wajo Rudapaksa Siswi SMP di Rumah Kosong
Menurutnya, pemerintah ingin menjebak rakyat dengan adanya Kartu Pra Kerja tersebut.
"Jangan menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Pra Kerja yang manfaatnya tidak dirasakan oleh rakyat,” lanjut Mirah.
Ia berujar, anggaran Kartu Pra Kerja sebaiknya digunakan untuk jaring pengaman bagi warga terdampak pandemi virus corona.
”Selamatkan uang rakyat. Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat,” imbuh Mirah.
Dia meminta DPR dan KPK harus turut menghentikan program Kartu Pra Kerja tersebut.
Baca: Hari Ini dalam Sejarah 1 Mei 1886: Aksi May Day Pertama, Puluhan Ribu Buruh Unjuk Rasa di Chicago
Baca: Buruh di Tangerang Iris Urat Nadi Hingga Meninggal Dunia Akibat Terkena PHK Massal
Mirah menyebut, program tersebut diduga bagi-bagi proyek dari pemerintah.
"DPR harus tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Pra Kerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek," katanya, seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
"KPK juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia," tambah dia.
Sementara itu, Presiden, Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP), Jumisih menyebut, Kartu Pra Kerja bukan solusi untuk mengurangi beban masalah buruh dan keluarga.
