Mardani: Hari Buruk bagi Buruh Indonesia karena Kebijakan Pemerintah Pro Pemilik Modal
Mardani Ali Sera menganggap Hari Buruh 2020 adalah hari buruk nasional karena tidak pekanya pemerintah kepada buruh.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Mardani Ali Sera menganggap Hari Buruh 2020 adalah hari buruk nasional karena tidak pekanya pemerintah kepada buruh.
Mardani menilai pemerintah lebih peduli kepada pemilik modal.
"Saya mengucapkan selamat hari buruh kepada seluruh buruh di Indonesia. Hari ini menjadi hari buruk bagi buruh di Indonesia karena kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang nampaknya lebih pro kepada pemilik modal," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (1/5/2020).
Baca: Daftar Tarif Penerbangan Domestik Selama PSBB
Baca: Pria Berusia 68 Tahun Menghilang, Sebelum Pamit akan Pergi ke Sawah
Baca: Diterpa Pandemi Covid-19, American Airlines Kehilangan 2,2 miliar Dolar AS
Mardani mengatakan kondisi buruh saat ini memperihatinkan karena sudah jutaan buruh terkena PHK akibat Covid-19,
"Jumlah ini bisa terus bertambah apabila kebijakan pemerintah tidak tepat dan tanggap menanggulangi pandemik," ujar Mardani.
Wakil Ketua BPSAP DPR RI itu juga menganggap Buruh menjadi viktimisasi kebijakan pemerintah yang mencla-mencle dan menguntungkan kelompoknya sendiri.
Baca: Politikus PDIP: Gaya Blusukan Jokowi Bukan Barang Baru
"Kita bisa lihat sendiri berubah-ubahnya kebijakan Covid-19 dan kasus stafsus Presiden yang dapat proyek kakap pemerintah. Sedangkan buruh kita terkena gelombang PHK besar-besaran dampak dari kebijakan itu," ucapnya.
Anggota DPR asal Dapil Jakarta Timur itu mendesak untuk segera menunda pembahasan RUU Cipta Kerja dan menyalurkan ke program stimulus Covid-19 sesuai dengan kondisi rill yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Selain itu, Mardani juga minta pemerintah mendata buruh yang terkena PHK dan memasukkan menjadi orang yang berhak mendapatkan stimulus bantuan ekonomi dampak dari Covid-19.
Baca: Politikus PDIP: Gaya Blusukan Jokowi Bukan Barang Baru
"Data penerima harus diperbaiki, buruh yang terkena PHK juga harus menjadi prioritas penerima bantuan Pemerintah," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.