TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini dikabarkan masih ada kesimpangsiuran data di lapangan terkait dengan penerima bantuan sosial.

Hal ini ditambah dengan bertambahnya kelompok yang terdampak baik karena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun karena usahanya berhenti.

Merespons fenomena tersebut, anggota MPR RI paling senior Sabam Sirait, meminta semua pihak untuk terus meng-update data penerima bantuan tersebut.

Semua pihak harus kerjasama dalam menghadapi persoalan Covid-19, termasuk juga kalangan civil society, organisasi kemasyarakat dan media.

"Saya lihat, banyak Ormas sudah bantu pemerintah untuk bantu masyarakat. Bagus itu. Kita harus bersama-sama hadapi Covid-19. Kita bantu pemerintah dan kita bantu mereka sehingga mereka mendapat bantuan," jelas Sabam, yang sudah berpolitik sejak zaman Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, saat ketika dikonfirmasi, Minggu (3/5/2020).

Hal paling penting, sambung, senator dari DKI Jakarta ini, adalah bahwa dalam kondisi apapun, rakyat harus selalu nomor satu dan harus selalu diutamakan.

Terutama rakyat-rakyat yang kesusahan akibat terkena dampak penyebaran virrus corona.

Anggota DPR RI 7 periode dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dua periode ini pun mengapresiasi langkah pemerintah, baik pusat dan daerah, yang sudah bergerak secara masif untuk memberikan bantuan sosial kepada rakyat Indonesia yang terkena dampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

• Baca: Ketua MPR Minta Pemerintah Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

Sabam sangat percaya bahwa Presiden Jokowi pun selalu menjadikan rakyat menjadi priorotas pertama.

Bahkan Jokowi pun tak sungkan untuk turun ke lapangan, untuk memastikan apakah benar bantuan sosial dari pemerintah itu sampai atau tidak, dan apakah sesuai dengan sasaran yang tepat atau tidak.

"Saya tahu persis Jokowi itu orang baik. Dan dalam memikirkan rakyat, dia itu memang suka turun langsung," kata Sabam, yang sudah mengenal Jokowi sejak lama dan bahkan menjadi juru kampanye saat Jokowi maju dalam Pilkada Solo untuk pertama kalinya.

"Dari saat dia Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan hingga Presiden, Jokowi tak berubah. Dia tetap sederhana dan yang dipikirkannya adalah rakyat. Terutama rakyat kecil," sambung Sabam.

Saat ini, terkait dengan data penerima Bansos, Kementerian Sosial sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian serta lembaga soal penyaluran bansos.

Sehingga bansos yang disalurkan oleh Kemensos, pemda, kementerian dan lembaga tidak saling tumpang tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah.

Sementara terkait pendataan penerima bansos, Kemensos sudah memberikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) kepada kepala daerah.

Data ini bisa digunakan sebagai acuan dalam pengusulan data bansos tunai dan memberikan kebebasan kepada pemerintah setempat untuk mengusulkan data penerima yang berada di luar DTKS.

"Namun, pengusulan itu harus memenuhi syarat bahwa individu bukan penerima bansos program keluarga harapan (PKH) dan/atau bukan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk menghindari overlap penerima bansos Covid-19," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Said Mirza Pahlevi.