Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan bahwa wacana relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, semakin menegaskan pemerintah hingga saat ini terlihat tidak punya grand design terkait penanganan Covid-19.

"Dalihnya hasil evaluasi, masyarakat dikatakan stres karena dibatasi, kalau stres imunitas menurun bisa jadi sakit. Ini kayaknya yang stres malah pemerintah karena nggak jelas konsepnya, nggak jelas ukuran evaluasinya," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).

Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan hingga saat ini pemerintah juga belum pernah mengungkapkan grand design penangangan Covid-19 termasuk target waktu untuk mengatasinya.

Dia melihat hal ini tak ubahnya lempar tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, saat ini gubernur, bupati, wali kota terlihat pontang panting dengan kebijakan PSBB.

"Mereka para kepala daerah sedang berusaha mengetatkan pelaksanaan PSBB karena masih cukup banyak pelanggaran aturan dan penyebaran virus masih terus terjadi, eh kok pemerintah pusat yang buat peraturan PSBB malah akan melonggarkan. Kalau kebijakan bolak-balik nggak jelas seperti ini, kasihan yang di daerah Pak Presiden," jelasnya.

Sukamta juga menilai wacana relaksasi PSBB yang disampaikan pemerintah menunjukkan buruknya cara komunikasi pemerintah kepada publik.

Baca: Besok, PAN Gelar Rakernas Secara Virtual

Apabila masih wacana, kata dia, seharusnya hal ini tak perlu disampaikan kepada publik.

Pernyataan Mahfud MD tersebut dianggap Sukamta bertolak belakang dengan hasil evaluasi sepekan sebelumnya yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Doni kala itu menyatakan PSBB masih belum maksimal di sejumlah daerah karena masyarakat masih tak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

"Kritik soal cara komunikasi pemerintah yang buruk ini sudah banyak disampaikan, sekarang udah jalan 2 bulan lebih ternyata tidak kunjung diperbaiki. Jadi kalau masyarakat dikatakan stres, bisa jadi bukan karena dibatasi ruang geraknya tetapi karena bingung lihat pernyataan-pernyataan pemerintah yang simpang siur," kata Sukamta.

Lebih lanjut, Sukamta meminta pemerintah agar segera merumuskan grand design penanganan Covid-19.

Tak hanya itu, ia juga meminta adnaya penetapan kriteria atau standar yang jelas soal kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap.

"Mestinya dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi Covid-19 secara komprehensif. Pemerintah juga bisa benchmark dengan negara-negara yang sukses tangani Covid-19," kata Sukamta.

"Mestinya saat ini sudah tidak terdengar lagi kekurangan APD di rumah sakit, kekurangan reagan untuk tes swab, masih kurangnya kamar isolasi untuk pasien positif dan berbagai kebutuhan mendasar untuk atasi Covid-19. Kalau hal-hal mendasar ini saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal. Ini akan membuat upaya penanganan Covid-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat," ujarnya.