Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menyayangkan kejadian adu mulut antara Bupati Lumajang Thoriqul Haq dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar terkait bantuan untuk masyarakat di tengah wabah Covid-19.

"Kejadian itu sangat tidak tepat dan tidak bagus dilihat publik," ujar Awiek, begitu ia disapa, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

Awiek menilai setiap daerah memiliki persoalan berbeda dan tidak sama dalam cara penanganannya, termasuk besaran bantuan di setiap wilayah pasti tidak sama.

Dia beralasan karena jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kesiapan infrastruktur penunjang hingga kondisi geografis.

"Sebagai sesama anggota APKASI seharusnya dua kepala daerah tersebut terjalin komunikasi yang baik dan sharing pengalaman dalam penanganan dampak Covid-19," jelasnya.

Baca: DPR Bingung, Kemenhub Buka Kembali Layanan Transportasi, Padahal Kasus Corona Masih Tinggi

Dia meminta Mendagri Tito Karnavian membina kedua kepala daerah tersebut melalui gubernur masing-masing.

Dengan begitu, lanjutnya, persoalan atau permasalahan kedua kepala daerah tersebut tak semakin meruncing. Apalagi Menteri Desa sudah menganggap persoalan regulasi BLT Dana Desa sudah sesuai dan tidak ada masalah.

Baca: Viral Video ABK Asal Indonesia Bekerja di Kapal Ikan China, Meninggal Jenazahnya Dibuang ke Laut

"Dalam situasi seperti sekarang ini, segenap elemen bangsa harus bersatu, bersama-sama menangani Covid-19 agar segera tuntas," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar tak terima dengan sindiran yang dilayangkan Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq tentang aksi "mencak-mencaknya" atas kisruh Bantuan Sosial.

Sebelumnya, dia marah kepada sejumlah Menteri yang kebijakannya dinilai menyulitkan bagi masyarakat penerima bantuan dampak pendemi Covid -19

Dalam video yang beredar di YouTube dengan judul 'Bupati Boltim Tantang Bupati Lumajang Cak Tohriq, Sehan meminta agar bupati Lumajang tidak asal bicara jika tak mengerti persoalan yang terjadi di Boltim.

Sehat menjelaskan soal bagaimana rumitnya warga ketika akan mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp600 ribu dari pemerintah.

Warga diharuskan terlebih dahulu membuka rekening bank.

Padahal, jarak perkampungan dengan kantor bank di sana cukup jauh dan warga harus mengeluarkan uang ratusan ribu hanya untuk pergi ke kota.

"Di situ kan di atas 12 persen miskinnya. Di Lumajang kan banyak peminta-minta, kalau kita kan tidak ada satu pun. Beda dong. Saya bicara regulasi. Yang kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Dalam surat edaran Menteri Sosial kita diberi kuota 4446. Kita rekrut gampang yang sulit itu untuk menerimakan dipersyaratkan harus membuka rekening," katanya.

"Lha di situ saya protes. Rakyat terima Rp 600 ribu tapi rakyat harus keluarkan uang Rp 250 ribu sampai Rp 450 ribu. Pergi pulang ke bank Rp 200 ribu, buka rekening bank Rp 150, kalau dapat lagi ambil duitnya," ungkap Sehan.

Sehan lantas mengungkapkan alasannya marah-marah kepada Menteri Sosial yang terekam dalam video dan viral.

Ia merasa tidak diperbolehkan memberikan bantuan beras kepada warganya dengan dana dari Pemkab. Di sisi lain warga tak kunjung menerima bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Mangkanya saya mencak-mencak itu ada dua hal pertama kayaknya saya tidak boleh berikan beras tapi BLT nya belum datang. Untuk Bupati Lumajang anda perlu ingat anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan saya beri beras premium dan saya tidak potong dari PNS," papar dia.

Sehan mengaku tidak mau memotong gaji PNS karena itu merupakan hak keluarganya.

"Itu milik keluarganya mangkannya saya tidak potong. Perlu diingat bupati Lumajang. Kalau anda kasih 5 kilo udah rasanya gede. Kalau saya tidak. Bahkan (di luar Boltim) ibu-ibu yang diberi supermi dan beras 5 kilo, (di sini) saya kasih 2 juta. Perempuan 65 tahun ke atas saya kasih 2 juta dalam JHT dan beras 10 kilo. Dan ini sudah tahun ke 4," tuturnya.

"Jadi, saya justru sebenarnya lucu ama bupati Lumajang. Urus aja tuh rakyatmu. Kalau dengan menteri biarkan saya berdebat dengan menteri supaya ada bantuan dari pusat, masak rakyat miskin keluar uang lebih dari separuh," tandas Sehan.

Ia lantas membandingkan jumlah bantuan yang diberikan pihaknya dengan bantuan yang diberikan bupati Lumajang kepada warganya.

"Anda punya 23 ton, saya punya 900 ton beras premium, gula pasir 100 ton, minyak 100 ton, 209 ribu ikan kaleng. Nah, anda kasih sedikit. Kok anda bilang mencak-mencak," katanya.

Sebelumnya, beredar pula video Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang berkomentar keras terhadap sikap Bupati Boltim kepada Mensos.

Kritikan dari Bupati Lumajang, Jawa Timur, dilontarkan saat memantau pembagian bantuan langsung tunai, di Desa Denok yang bersumber dari dana desa.

Dia juga mencontohkan keberhasilan Kabupaten Lumajang yang telah membuat program untuk mengumpulkan beras dari masyarakat secara swadaya.

Program ini merupakan inovasi daerah untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi Covid 19.

"Bupati Bolaang Timur ingat itu. Kerja keras kita semua kerja. Soal ruwet memang ruwet. Kalau sekarang banyak masalah memang banyak masalah, diselesaikan," kata Bupati Thoriq

Ia meminta agar bupati Sehan tidak menyalahkan menteri dan justru menduga Sehan lah yang tidak bisa mengurus bantuan pemerintah itu.

"Jangan menyalahkan menteri dan jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan anda yang salah urus," imbuhnya.

Bupati Thoriq kemudian menunjukkan data penerima Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT DD) di Lumajang.

Ia mencontohkan ada KK (Kepala Keluarga) yang terdampak yang belum terdata BLT DD maka diganti dengan beras

"Prinsipnya yang mendapat beras atau BLT dapat diganti bila tidak sesuai atau yang tidak tepat sasaran. Saya tentu kecewa dengan adanya bupati menyebut menteri bodoh. Menteri semuanya kerja keras termasuk kita," ujarnya.

Kronologi awal

Dilansir dari Tribunmanado.com, Bupati Sehan mengkritik soal ribetnya aturan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang harus membuka rekening Bank bagi setiap penerima yaitu masyarakat.

"Kriteria macam-macam, Negara udah mau bangkrut menteri masih pada ngeyel aja, Goblok," ujar Sehan

Bupati Sehan mengaku bingung dengan soal pembagian beras 900 ton yang sudah disiapkannya, karena sebagian masyarakatnya sudah terdaftar BLT.

"Sekarang yang lain so menerima, yang BLT ini lapar dan dia yang paling miskin sekarang. Uangnya tak tau mau kucur kapan," jelasnya.

"Emangnya Menteri itu lebih hebat dari Bupati. Saya selalu bilang jangan selalu mengeneralisir bahwa semua kepala daerah itu garong," tambahnya

Bupati Sehan pun menyebut bahwa Informasi soal penambahan dana BLT adalah omong kosong, karena itu semua berasal dari dana desa.

"Jadi kita salah satu Bupati yang berang dengan menteri yang kelakuannya seperti itu, karena dia tidak akan tau jika ada warga saya yang mati" jelasnya.

Ia pun meminta agar menteri berbicara langsung dengan para bupati.

"Ngomong industri, industri ini. Kita nda butuh itu, Indonesia udah mau colaps,"ujarnya.