Tersapu Badai Revolusi Senyap - Opini Budiman Eps. 8

Oleh: Budiman Tanuredjo

Badai pandemi Covid-19 yang menyerang dunia laksana ”revolusi senyap”. Tanpa kelihatan wujudnya, makhluk renik ini telah mengubah wajah dunia.

Kapitalisme yang selama ini diagung-agungkan dan menjadi prinsip dasar percaya pada mekanisme pasar berhenti sejenak. Kapitalisme yang selalu ditandai perputaran pasar finansial kini melambat.

Kini, peran negara justru menguat. Semuanya mengundang negara melakukan intervensi. Apakah ini pertanda akan ada koreksi atas kapitalisme, tetap menjadi pertanyaan?

”Revolusi senyap” yang terjadi di dunia dan Indonesia mengarah pada deindustrialisasi. Gelombang PHK terjadi di sejumlah tempat. Terjadi juga definansialisasi akibat kebijakan penjarakan fisik melalui pembatasan sosial berskala besar. PSBB tetap perlu didukung, tetapi perlu disiplin ketat. Keselamatan rakyat adalah prinsip utama dan harus menjadi pedoman.

Di Indonesia, ”revolusi senyap” ini juga membuyarkan mimpi-mimpi besar soal pemindahan ibu kota yang diberi nama Negara Rimba Nusa. Wacana soal pemindahan ibu kota pun sedikit memudar disapu ”revolusi senyap”.

Gagasan soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja pun terkesampingkan karena memicu resistensi masyarakat. Isu pemberantasan korupsi lenyap dari diskursus publik.

Entah karena memang tidak ada lagi korupsi, atau memang KPK sudah diamputasi. KPK menjadi lembaga yang manis. Dia tak lagi menjadi anak nakal reformasi. Tak ada lagi kegaduhan KPK karena pemberantasan korupsi. Hal itu dipuji sejumlah politisi yang senang dengan kultur korupsi. Dalam bahasa aktivis, reformasi telah dikorupsi.

Dunia seakan kekosongan wacana. Wacana publik memang dijejali dengan antisipasi, aksi dan reaksi, soal ”revolusi senyap” Covid-19, juga di Indonesia. Para menteri Kabinet Indonesia Maju pun seakan lenyap tersapu ”revolusi senyap”.

Tanpa terasa, Kabinet Indonesia Maju sudah enam bulan bekerja. Tepatnya 194 hari per Sabtu, 2 Mei 2020. Survei 100 hari kepemimpinan, atau 200 hari kepemimpinan, juga belum muncul.

Beberapa menteri Presiden Jokowi tak muncul dalam panggung wacana media arus utama. Namun, ada juga yang dominan mewarnai pemberitaan. Berita itu ada dalam tone positif ataupun negatif.

Melacak data dalam Pusat Informasi Kompas (PIK), yang merekam pemberitaan harian Kompas dan Kompas.id pada periode 20 Oktober 2019 hingga 1 Mei 2020, terekam 1.849 pemberitaan dari para menteri Presiden Jokowi.

Yang paling banyak disebut, bisa menjadi narasumber utama, atau sekadar disebut, dalam PIK adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang terekam dalam 140 pemberitaan dengan bermacam-macam nada pemberitaan. Menyusul Mendikbud Nadiem Makarim (134), Menko Polhukam Mahfud MD (129), Mendagri Tito Karnavian (110), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (103), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (94), dan Menlu Retno Marsudi (93).

Jika diambil rata-rata, mayoritas menteri Presiden Jokowi berada di bawah rata-rata pemberitaan menteri lainnya. Kesenjangan sebagai pusat pemberitaan— minimal yang terekam harian Kompas— sangat senjang. Menkeu Sri Mulyani yang bisa disebut paling banyak diberitakan 140 berita, tetapi ada beberapa menteri yang berada di bawah 20 sebagai sumber berita ataupun sebagai pusat pemberitaan. Bahkan, dalam rekaman PIK ada menteri yang hanya enam kali menjadi berita selama kurun waktu hampir 200 hari. Rekaman dalam PIK itu tentunya berbeda dengan panggung media sosial.

Minimnya menteri yang muncul dalam panggung media, khususnya Kompas, bisa saja karena memang tersapu ”revolusi senyap”. Ada yang dikerjakan para menteri, tapi tak cukup terkomunikasikan kepada publik. Atau, ya memang belum ada yang dikerjakan sehingga publik pun tak tahu apa yang dikerjakan. Atau ada menteri yang sekadar menikmati posisi menteri tanpa tahu apa yang harus dikerjakan, meski visi-misi Presiden Jokowi sangat jelas.