Tersapu Badai Revolusi Senyap - Opini Budiman Eps. 8

Bisa subyektif

Rekaman pemberitaan tentu bisa saja subyektif karena tergantung kebijakan jurnalistik media. Sebaliknya, branding lewat media sosial yang dikelola kementerian bisa juga subyektif karena bisa hanya sebagai sarana pencitraan. Boleh jadi, Kantor Staf Presiden punya rekaman data kinerja para menteri. Sebagaimana pernah dikatakan Presiden Jokowi sejauh mana kebijakan Presiden itu terwujud menjadi hasil nyata di lapangan. Bukan hanya janji, melainkan membayar janji itu karena hakikat kekuasaan untuk rakyat. Takhta untuk rakyat.

Wacana saat ataupun pasca-Covid-19 tetaplah perlu. Kekosongan wacana di tengah ”revolusi senyap” tetaplah perlu diisi. Elite punya ruang mengisi wacana itu. Wacana untuk mengingatkan, menguatkan solidaritas, juga menawarkan solusi, dan wacana membangun harapan Indonesia pasca-Covid-19.

”Revolusi senyap” Covid-19 membuka mata bangsa ini soal tidak terperhatikannya isu kesehatan. Sebanyak 90 persen alat kesehatan masih impor dan menurut Menteri BUMN Erick Thohir dikuasai mafia. ”Revolusi senyap” membuka mata kita soal karut-marutnya data meski ada KTP elektronik. ”Revolusi senyap” membuka mata bahwa hubungan pusat dan daerah tengah bermasalah. ”Revolusi senyap” juga membuka mata soal kualitas kepemimpinan di daerah atau di pusat.

Belum tahu ”revolusi senyap” kapan akan berakhir. Meskipun diembuskan Kepala Gugus Tugas Letjen TNI Doni Monardo—yang untuk pertama kalinya mengenakan kembali seragam militer saat menjadi Kepala Gugus Tugas—mudahan-mudahan jika semua berdisiplin bulan Juli 2020 kehidupan sudah memasuki situasi normal baru. Harapan itu tentunya harus jadi target yang harus terukur bagaimana mencapainya.

Waktu bagi Presiden Jokowi tidaklah banyak. Hampir setahun pemerintahannya sampai 20 Oktober 2020 akan terfokus pada urusan Covid-19, kemudian pada pemulihan ekonomi. Pada 2022, politik elektoral pasti akan mengemuka menjelang kampanye Pemilu 2024. Karena mepetnya waktu itulah, Presiden Jokowi perlu melihat kinerja menterinya atau staf milenialnya, apakah bisa mengakselerasi atau justru menghambat pemerintahan.

Terbukti politik dekonstruksi Presiden Jokowi dengan mengangkat staf milenial kini menjadi beban politik. Beruntung, staf milenial itu tahu diri dan memilih mundur daripada terus menjadi beban. Langkah itu bagus. Akan tetapi, koreksi program yang berbau nepotisme tetap perlu dilakukan agar tidak terus jadi bulan-bulanan. ”Revolusi senyap” jadi momentum introspeksi dan evaluasi diri melihat karakter para pembantunya.

Artikel ini telah tayang di KOMPAS Sabtu, 02-05-2020. Halaman: 02, Tersapu Badai ”Revolusi Senyap”