Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ketua Dewan Guru Besar UPI Sebut Pelonggaran PSBB Sama Bahayanya seperti Melakukan Pelanggaran

Wacana pemerintah dalam melakukan pelonggaran PSBB dinilai berbahaya seperti melakukan pelanggaran dalam penerapan pembatasan sosial tersebut.

Penulis: Febia Rosada Fitrianum
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Ketua Dewan Guru Besar UPI Sebut Pelonggaran PSBB Sama Bahayanya seperti Melakukan Pelanggaran
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Ketua Dewan Guru Besar UPI Sebut Pelonggaran PSBB Sama Saja dengan Melakukan Pelanggaran 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Guru Besar UPI, Karim Suryadi menyebutkan, wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama halnya dengan melakukan pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Senin (12/5/2020).

Menurut Karim, wacana pemerintah soal pelonggaran PSBB dirasa belum waktunya.

Baca: Ridwan Kamil Beberkan Penyebab Data Penerima Bantuan di Jawa Barat Melonjak saat Pandemi Corona

Pasalnya, pelonggaran memiliki resiko yang sama bahayanya dengan melakukan pelanggaran PSBB.

Sehingga, Karim setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di mana Presiden Jokowi mewanti-wanti perihal pelaksanaan pelonggaran PSBB.

Ketua Dewan Guru Besar UPI, Karim Suryadi menyebutkan, wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama halnya dengan melakukan pelanggaran.
Ketua Dewan Guru Besar UPI, Karim Suryadi menyebutkan, wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sama halnya dengan melakukan pelanggaran. (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

"Tentang pelonggaran menurut saya sama bahayanya dengan pelanggaran PSBB," terang Karim.

Berita Rekomendasi

"Jadi saya sangat setuju kalau dibilang hati-hati," lanjutnya.

Kemudian Karim mempermasalahkan perihal komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi sebuah pandemi, dan sudah menelan ribuan korban jiwa.

Sehingga dapat disebutkan saat ini sedang dalam situasi kritis.

Karim menyebutkan, seharusnya pemerintah juga menggunakan pola komunikasi yang sama.

Baca: Dihantam Corona, Singapore Airlines Diprediksi Akan Merugi Sepanjang 2020

Baca: Masih Ingat Dokter di China yang Kulitnya Menghitam Akibat Idap Corona? Begini Kondisinya Sekarang

Yakni komunikasi kritis, dengan tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung banyak makna.

Pemerintah juga diminta untuk bersikap tegas terkait langkah yang diambil dalam situasi pandemi ini.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas