Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan 31 nama-nama calon duta besar RI kepada DPR.

Dari daftar tersebut, terdapat nama-nama relawan dan politikus dari partai politik pendukung Jokowi di Pilpres 2019 silam.

Menanggapi hal itu, politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin berharap agar jabatan calon duta besar bukan sebagai balas jasa.

"Jabatan dubes semoga bukan jabatan balas jasa. Hemat saya, posisi ini harus diisi orang yang profesional, orang yang cakap dan kompeten. Tidak boleh sekadar menempatkan orang yang tidak kompeten, apalagi sekadar jadi ajang tempat balas jasa," ujar Didi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (14/5/2020).

Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional Partai Demokrat tersebut mengatakan posisi Dubes memang tak harus diisi olej politisi.

Baca: Pemerintah Harus Cermati Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Tengah Pandemi Corona

Baca: Politikus PKS Kritik Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Jangan Mengakali Hukum Terbitkan Perpres 64/2020

Baca: Robin van Persie Dibohongi Sir Alex Ferguson saat Gabung Manchester United

Yang terpenting, kata dia, harus menguasai politik luar negeri dan bisa menjadi marketing bagi kepentingan Indonesia di dunia internasional. Khususnya di negara nantinya yang bersangkutan menjabat.

Anggota Komisi XI DPR RI tersebut mengatakan pemilihan calon dubes yang tepat akan membuat Indonesia lebih maju dan diperhitungkan di kancah politik dan perdagangan internasional.

"Semoga yang dipilih tidak sekadar karena hutang budi politik. Indonesia harus lebih maju dan lebih diperhitungkan dalam kanca politik dan perdagangan internasional," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi I DPR telah menerima 31 nama calon duta besar untuk ditempatkan ke negara-negara sabahat.

Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, setelah menerima nama calon duta besar dari Presiden Joko Widodo, Komisi I akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Juni 2020 atau setelah perayaan Idul Fitri.

"Rabu besok kan sudah mulai reses, kemungkinan habis lebaran dilaksanakan fit and proper test," ucap politikus PPP saat dihubungi Tribun, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Syaifullah menyebut, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I terhadap calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat, sebagai bahan pertimbangan Presiden.

"Kami bisa sampaikan ini tidak layak atau layaknya di negara ini. Tapi, semua keputusan ada di tangan presiden, kami hanya memperberikan pertimbangan," tutur Syaifullah.