Ada Ketimpangan Distribusi Uang dalam Masyarakat
Harryadin menyebutkan pemilik rekening di bawah Rp100 juta sudah berkurang Rp26 triliun dalam tiga bulan terakhir
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik dan Ekonomi, Harryadin Mahardika mengatakan, ada ketimpangan distribusi uang dalam masyarakat.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada kuartal pertama di tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan cukup drastis pada rekening masyarakat kelas menengah bawah dibanding kuartal empat pada tahun 2019.
“Jika di-breakdown dan leveling berdasarkan jumlah rekening, terlihat semakin kecil saldo rekening, nominalnya berkurang semakin besar,” ujar Harryadin yang juga menjabat sebagai Wakil Policy Center Ikatan Alumni UI (ILUNI UI) ini dalam keterangannya, Jumat (15/5/2020).
Harryadin menyebutkan pemilik rekening di bawah Rp100 juta sudah berkurang Rp26 triliun dalam tiga bulan terakhir.
Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat sudah mulai mengonsumsi tabungan yang dimiliki.
Ini juga bisa berarti masyarakat tidak ada tambahan untuk tabungan.
Harryadin menambahkan, masih ada masyarakat yang tidak terpantau karena tidak punya tabungan.
Baca: Uang Curian dari Kotak Amal Masjid di Tegal Digunakan Dua ABG Beli Anggur Merah
Kontras dengan kondisi masyarakat bawah, rekening korporasi dan masyarakat kelas atas dengan saldo di atas Rp5 miliar mengalami lonjakan yang fantastis.
Data LPS menyebutkan terjadi tambahan Rp244 triliun pada rekening tersebut.
Harryadin menuturkan, masyarakat kaya dan kelas korporasi semakin banyak menimbun dan menyimpan uang.
Untuk setiap rekening, terjadi kenaikan saldo sebesar Rp1.8 miliar.
”Ini menunjukkan uang itu ada. Uang dalam sistem harusnya bisa berputar dan bergerak, tetapi mandek. Dan mandeknya ada di golongan yang pada krisis saat ini seharusnya tidak merasa sulit karena mereka punya cukup fasilitas dan tabungan,” tekannya.
Harryadin menegaskan agar pemerintah harus segera tanggap untuk mengambil jalan yang lebih drastis.
Baca: Soal Monumen Didi Kempot, Lokananta Sambut Gembira Usulan Wali Kota Solo
Dengan situasi seperti ini, ia menyebut keadilan ekonomi akan sulit diwujudkan karena lebih menguntungkan korporasi dan orang kaya.