Pimpinan Komisi IX DPR Nilai Pemerintah Belum Memiliki Grand Desain Penanggulangan Covid-19
Nihayatul Wafiroh menilai pemerintah pusat belum memiliki grand desain penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menilai pemerintah pusat belum memiliki grand desain penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Grand desain itu di dalamnya terdapat bidang kesehatan, ekonomi dan sosial.
Karena, ketiga bidang tersebut memiliki efek luar biasa dalam pengambilan kebijakan.
Nihayatul menyebut ego sektoral masih tinggi di tingkat kementerian dan lembaga sebagai regulator.
"Ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Saya melihat di sini ego sektoral masih tinggi, di tingkat kementerian dan lembaga masih sangat tinggi," katanya dalam diskusi virtual bertajuk 'Kendali Penanganan Covid-19: Milik Pusat atau Daerah', Rabu (20/5/2020).
Baca: WNI Repatriasi yang Dikarantina di Wisma Atlet Mengeluh, Ini Penjelasan Wakil Panglima Kogasgabpad
Baca: Pengakuan Dokter yang Pertama Kali Tangani Novel Baswedan di Ruang UGD RS Mitra Keluarga
Ia mencontohkan saat penentuan kementerian atau lembaga mana yang akan menjadi leading sector penanganan Covid-19.
Padahal, Komisi IX DPR telah mengingatkan pemerintah tentang penyebaran virus Corona sejak Januari 2020 sebelum akhirnya terkonfirmasi positif Corona di Indonesia pada awal Maret 2020.
"Selanjutnya ini karena pertama ketika ada kebijakan yang belum jelas, siapa sebenarnya yang menjadi leading sector dalam penanganan Covid-19 ini. Padahal itu sudah tanggal 2 Maret (kasus pertama Corona). Pertama ada yang dikatakan (leading sector) Kemenkes, lalu KSP, lalu pindah ke Menko PMK dan akhirnya ke Gugus Tugas," ujarnya.
Selain itu, tidak adanya grand desain penanganan Corona berdampak tidak adanya sentral aturan dari pusat hingga daerah.
Ia mencontohkan saat Kota Tegal ingin memberlakukan lockdown, padahal saat itu pemerintah belum mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Grand desain ini berakibat pada tidak adanya sentral aturan dari pusat hingga daerah. Contohnya tidak tertamparnya pemerintah pusat ketika tiba-tiba Tegal dan Papua melakukan lockdown sendiri," pungkasnya.
