Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menilai mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari melanggar aturan terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan.

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada tersebut dinilai melanggar aturan karena memberikan keterangan kepada presenter Deddy Corbuzier.

Deddy Corbuzier mewawancarai Siti Fadilah yang sedang menjalani hukuman karena kasus korupsi.

Di podcast-nya, Deddy Corbuzier mendengarkan penjelasan Siti Fadilah terkait konspirasi vaksin untuk pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Baca: Mengapa Wawancara Deddy Corbuzier dengan Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Dipersoalkan?

Proses wawancara itu dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto pada saat sedang dirujuk untuk menjalani pengobatan akibat penyakit asma yang diderita.

Mantan Menteri Kesehatan (Menkes), Siti Fadilah Supari, melalui penasihat hukum Achmad Cholidin, menegaskan, tidak ada aturan hukum yang dilanggar di dalam dialog antara Siti Fadillah Supari dengan Deddy Corbuzier.

Dia mengungkapkan dialog dan wawancara ini dilakukan di ruang perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto yang merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi publik.

Baca: Mantan Menkes Siti Fadilah Supari Sudah Dipulangkan ke Rutan Pondok Bambu

Namun demikian setiap orang yang berkunjung ke tempat perawatan ibu Siti Fadillah Supari akan diketahui pihak keamanan rumah sakit dan pihak keamanan rutan yang melekat menjaga Siti Fadillah Supari di rumah sakit.

Sehingga, tidak akan mungkin wawancara yang dilakukan tidak diketahui pihak rumah sakit dan pihak rutan, dan jika ada hal mencurigakan pastinya pihak rutan akan segera bertindak

"Jadi tidak benar wawancara yang dilakukan oleh ibu Siti Fadillah Supari dan Deddy Corbuzier dilakukan secara diam-diam. Kami mohon keterangan apakah ada peraturan hukum yang dilanggar dalam dialog tersebut," kata Cholidin, dalam keterangannya, Rabu (27/5/2020).

Baca: Ditjen Pas: Proses Wawancara eks Menkes Siti Fadilah Supari Langgar Aturan

Dia menjelaskan pada dialog dan wawancara itu Siti Fadilah Supari menceritakan kasus hukum yang menyebab Siti Fadillah ditahan, masalah kesehatan, masalah penanganan flu burung, masalah WHO dan mengenai permasalahan dan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dialog itu direkam dan disebarluaskan melalui chanel Youtube milik Deddy Corbuzier

Menurut dia, mengacu Surat Edaran Dirjenpas No. PAS.HM.01.02.16 perihal Surat Edaran tertanggal 10 Mei 2011 yang berbunyi dilarang bagi media massa melakukan kegiatan liputan dan wawancara di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, dan jika akan melakukan wawacara, teleconference, talk show harus seizin dari Dirjen Pemasyarakatan.