Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sebut Pendidikan Pesantren Tak Bisa Sepenuhnya Virtual
Pendidikan di lingkungan pesantren bersifat khas yang mengharuskan para santri untuk selalu berada dalam pondok.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desakan agar pemerintah segera melakukan mitigasi dampak wabah corona (Covid-19) di lingkungan pondok pesantren (Ponpes) terus berlanjut.
Apalagi Pendidikan di lingkungan pesantren bersifat khas yang mengharuskan para santri untuk selalu berada dalam pondok.
“Tidak semua pola pembelajaran bisa dilakukan secara virtual. Apalagi pembelajaran di pondok pesantren yang lebih menekankan sisi pembentukan mental-spiritual peserta didik atau santri, sehingga harus ada kebijakan khusus dari pemerintah agar sistem pendidikan di pesantren kembali berjalan,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, kepada wartawan, Rabu (27/5/2020).
Dia menjelaskan pola Pendidikan di pesantren cukup berbeda dibandingkan dengan pola Pendidikan di sekolah-sekolah umum.
Jika di sekolah umum lebih menekankan sisi akademis dan terbatas di jam-jam tertentu, maka Pendidikan di pesantren bisa berlangsung hampir 24 jam di mana santri dituntut mempraktikkan secara langsung pelajaran yang mereka terima dari ustad dan kiai mereka.
“Dengan demikian tidak bisa jika pola Pendidikan seperti ini dihentikan dan diganti polanya dengan system pembelajaran jarak jauh berbasis internet,” katanya.
Marwan mengungkapkan saat ini hampir semua pesantren di tanah air telah menghentikan aktivitasnya akibat wabah covid-19.
Hampir semua santri di 28.000 pesanten di Indonesia telah dipulangkan ke rumah orang tua masing-masing.
Dengan kata lain, proses pembelajaran bagi 18 juta santri menjadi terhenti.
“Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan dalam jangka Panjang. Kasihan para santri karena mereka bisa tidak melanjutkan proses belajar mereka,” katanya.
Politisi PKB ini menilai kondisi yang menimpa para santri harus segera dicarikan jalan keluar.
Pemerintah pun diminta turun untuk menjamin keberlanjutan Pendidikan para santri.
Menurutnya ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah yakni pertama pemerintah menginstruksikan pembukaan seluruh pesantren di Indonesia.
Kedua, pembukaan pesantren ini harus didahului dengan test PCR massal untuk memastikan jika santri dan ustadz tidak terjangkit Covid-19. Ketiga pemerintah harus memfasilitasi perbaikan sarana dan prasarana pesantren agar sesuai dengan protocol covid-19.
