Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Pilkada Disepakati Desember 2020, Perludem: Keselamatan Jiwa Pemilih dan Penyelenggara Terancam

Pemerintah, Komisi II DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Pilkada Disepakati Desember 2020, Perludem: Keselamatan Jiwa Pemilih dan Penyelenggara Terancam
Reza Deni/Tribunnews.com
Titi Anggraini 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah, Komisi II DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan keputusan tersebut mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu.

Apalagi kondisi faktual terkini jumlah pasien terinfeksi hingga korban meninggal akibat Covid-19 masih terus bertambah dan belum menunjukkan kecenderungan melandai.

"Keputusan melanjutkan tahapan pilkada ditengah pandemi Covid-19, dengan masa persiapan yang sangat sempit adalah keputusan yang mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara pemilu," ujar Titi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (28/5/2020).

Baca: Cara Mengisi Sensus Penduduk Online 2020 di sensus.bps.go.id, Berikut Dokumen yang Harus Disiapkan

Titi juga menyoroti belum adanya kerangka hukum yang sejalan dengan protokol penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan Pilkada di 270 daerah tersebut.

Menurutnya Perpu Nomor 2/2020 sama sekali tidak mengatur pelaksanaan Pilkada yang menyesuaikan pelaksanaan tahapan yang sesuai dengan protokol penanganan Covid-19.

Artinya pelaksanaan pilkada mesti menggunakan mekanisme normal, sebagaimana diatur di dalam UU Pilkada.

Untuk menyiapkan pelaksanaan pilkada dengan protokol Covid-19 ini tentu membutuhkan waktu. Sementara keputusan untuk memulai kembali tahapan pilkada pada 15 Juni 2020, jelas membuat waktu mempersiapkan kerangka hukum tidaklah cukup.

Baca: Berharap Liga 1 Lanjut, Indra Kahfi: Kita Semua Mau Tetap Bekerja

"Akibatnya akan sangat berbahaya. Kualitas pilkada bisa menurun. Derajat keterwakilan pemilih menjadi tidak maksimal. Ini jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pilkada itu sendiri," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas