TRIBUNNEWS.COM - Pakar Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono mengungkapkan satu dari beberapa indikator penerapan new normal adalah kesiapan layanan kesehatan agar bisa mengantisipasi adanya gelombang kedua.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (30/5/2020).

Pandu menyebutkan, indikator ilmiah yang menentukan suatu daerah sudah bisa melakukan new normal adalah dengan melihat angka reproduksi.

Baca: Anggota DPR Nilai Pesantren Perlu Perhatian Khusus dari Pemerintah di Masa New Normal

Angka itu bisa didapatkan apabila memiliki data yang akurat dari pemerintah.

Meski demikian, Pandu juga memiliki tiga indikator lainnya untuk menerapkan new normal.

Yakni dengan menggunakan parameter epidemiologi, kesehatan publik, serta kesiapan layanan kesehatan.

"Indikator yang objektif adalah angka reproduksi dan itu bisa dihitung kalau data akurat," terang Pandu.

"Kalau kita tidak yakin kita memiliki tambahan yaitu tiga indikator."

"Indikator epidemiologi, indikator kesehatan publik, dan indikator kesiapan layanan kesehatan," tambahnya.

Dalam parameter epidemiologi, Pandu menjelaskan ada tiga komponen yang harus diperhatikan.

Seperti jumlah penurunan kasus positif virus Covid-19 dalam tiap harinya.

Diikuti dengan penurunan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP.

Baca: Pemprov DKI Sedang Susun Aturan New Normal di Bidang Pariwisata dan Hiburan

Baca: UPDATE Corona di Indonesia 30 Mei 2020: Kasus Baru Terbanyak Kembali Ada di Jawa Timur

Hingga penurunan angka kematian yang dihitung selama dua minggu.

Pandu mengatakan, yang terpenting dalam keinginan penerapan new normal adalah indikator tersebut harus secara konsisten menurun.

"Dan indikator epidemiologi ada tiga komponen yang bisa kita cermati," jelas Pandu.

"Yaitu penurunan kasus Covid, penurunan PDP, dan penurunan kematian selama dua minggu."

"Yang penting konsisten menurun terus, jangan naik," imbuhnya.

Selanjutnya, pemerintah dan pihak terkait harus gencar dalam melakukan pemeriksaan.

Pandu menuturkan, jumlah pengecekan setiap harinya tidak boleh menurun.

Terlebih ketika pelonggaran diterapkan, pemeriksaan tetap harus dilaksanakan.

Dalam melakukan pemeriksaan atau tes, juga harus dilaksanakan tracing.

Tracing atau pelacakan kasus pun menjadi penting setelah mengetahui adanya kasus positif Covid-19.

Tidak hanya itu, Pandu juga memberikan imbauan perihal perilaku masyarakat Indonesia.

Baca: Riset LSI Denny JA: 158 Wilayah Siap Jalani New Normal Per 5 Juni, Berikut Daftarnya

Baca: Pastikan New Normal Dipertimbangkan Matang, Ali Ngabalin: Presiden Itu Tak Mau Rakyatnya Kelaparan

Di mana harus selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan.

Pandu menyampaikan protokol kesehatan harus selalu dipatuhi agar pencegahan kasus bisa terlaksana.

"Kesehatan publik adalah pelayanan testing tidak boleh menurun, harus siap," tutur Pandu.

"Bahkan saat pelonggaran tidak boleh menurun dibarengi dengan pelacakan kasus."

"Perilaku penduduk yang menggunakan masker, cuci tangan, harus dilihat dan gencar agar patuh melakukan upaya pencegahan," lanjutnya.

Indikator yang terakhir, adalah kesiapan layanan kesehatan selama penerapan new normal.

Hal ini dijadikan parameter agar ada persiapan kemungkinan terjadi gelombang kedua virus Covid-19.

Meskipun semua lapisan masyarakat berharap itu tidak akan terjadi di Indonesia.

Namun apabila memang terjadi, Pandu menyarankan layanan kesehatan sudah memenuhi sejumlah kebutuhan yang memadai.

Seperti adanya alat pelindung diri atau APD dengan jumlah yang cukup.

Baca: Ridwan Kamil Perpanjang PSBB Jawa Barat, Sampai 4 Juni 2020 dan 12 Juni 2020

Baca: 3.869 Pelanggar PSBB di Jakarta Kena Hukuman Sapu Jalan Hingga Bersihkan Toilet

Juga alat seperti ventilator, yang membantu pernapasan bagi pasien Covid-19 harus tersedia.

Terakhir adalah jumlah tenaga medis atau dokter yang memadai.

Pandu menghimbau jangan sampai terjadi kekurangan tenaga medis di kemudian hari saat penerapan new normal.

"Kesiapan layanan kesehatan, karena kita harus mengantisipasi kemungkinan ada gelombang kedua," ungkap Pandu.

"Yang kita harapkan tentu tidak terjadi, tapi kalau terjadi layanan kesehatan kita siap APD harus ada dan cukup."

"Kedua adalah ventilator dengan jumlah cukup memadai, ketiga adalah jumlah dokter memadai, jangan sampai kekurangan," tandasnya.

(Tribunnews.com/Febia Rosada)