TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menerapkan tatanan hidup baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Pedoman itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 yang ditetapkan di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Kepmendagri itu mengatur sejumlah syarat penerapan new normal di daerah terdampak
corona.

"Penerapan kebijakan masyarakat produktif dan aman Covid 19 dilakukan pada
daerah yang kondisi epidemologisnya berada pada zona aman atau hijau," tulis salinan
keputusan resmi yang diunggah di laman covid19.go.id.

"Dengan kemampuan daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat yang terinfeksi Covid-19, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penelusuran kontak dekat masyarakat dengan ODP dan PDP, serta orang yang dimakamkan dengan protokol Covid-19 berada pada kriteria sedang."

Ada banyak hal yang diatur dalam Kepmendagri itu. Salah satunya protokol transportasi
publik. 

Baca: Haris Azhar Kritik Pernyataan Menteri Airlangga: Masyarakat Jadi Ajang Uji Coba Kebijakan . . .

Dalam Kepmendagri itu, Tito tetap melarang jasa ojek online (ojol) maupun ojek
konvensional mengangkut penumpang ketika tatanan hidup baru atau new normal
diterapkan.

Baca: Daftar Lengkap Harga Ponsel Oppo dari yang Terjangkau Kantong Sampai yang Paling Premium

"Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan
untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya
kontak fisik Iangsung antara penumpang dan pengemudi," tulis Kepmendagri yang
ditandatangani Mendagri Tito Karnavian itu.

Baca: Rekomendasi Tiga Smartphone Terbaru Vivo untuk Menemani Aktivitas di Rumah

Kemudian, seluruh transportasi publik selain ojek, wajib menjaga kebersihan interior
kendaraan dan mengelola antrean pembelian tiket.

Pengelola transportasi juga harus menyediakan pembayaran nontunai guna mencegah penularan.

Penumpang diwajibkan mencuci tangan sebelum naik kendaraan. Mereka juga diminta menjaga jarak serta mengenakan masker selama di stasiun/halte mau pun di dalam kendaraan.

Hal lain yang diatur adalah pengelola pelabuhan dan bandara diminta berkoordinasi
dengan pemda.

Mereka wajib menyusun protokol kesehatan, mengecek suhu tubuh penumpang, melakukan karantina bagi penumpang yang datang, serta melengkapi database guna melacak kontak orang-orang.

Fasilitas sanitasi dan disinfeksi bagi setiap moda harus disediakan. Pengelola bandara dan pelabuhan pun wajib menggelar pengujian kesehatan berkala terhadap seluruh personel.