Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik keputusan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI saat memilih Iman Brotoseno sebagai Direktur Utama TVRI.

Pasalnya, Iman memiliki rekam jejak pernah menjadi kontributor Majalah Dewasa Playboy Indonesia.

HNW juga menilai Iman tidak memiliki pengalaman sukses mengatasi masalah seperti yang terjadi di TVRI, sebagaimana yang diharapkan oleh Dewas TVRI.

"Dewas harus menjelaskan hal tersebut secara gamblang, bahkan perlu segera merevisi keputusannya. Kok bisa rekam jejak komprehensif calon Dirut bisa luput dari perhatian dalam proses pemilihan Dirut TVRI, jabatan publik yang sangat strategis dan dibiayai oleh APBN," ujar HNW, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5/2020).

HNW menilai Dewas TVRI tidak melihat dan mempertimbangkan aturan Perundangan terkait etika kehidupan berbangsa dan bernegara seperti TAP MPR No VI/2001.

Dalam TAP tersebut salah satu poin yang perlu digarisbawahi terkait dengan pentingnya etika sosial dan budaya.

Yaitu dengan 'perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa'.

"Disayangkan sekali, rekam jejak calon Dirut TVRI yang baru sebagai eks kontributor Majalah Playboy Indonesia tidak menggambarkan hal itu. Apalagi, terkait majalah tersebut, dari pemimpin redaksi hingga beberapa modelnya pernah diproses secara hukum, berkaitan dengan delik kesusilaan," kata dia.

Anggota Komisi VIII DPR itu juga menegaskan rekam jejak Iman tak sesuai dengan budaya beragama di Indonesia.

Hal tersebut justru akan membuat gaduh dan resah di tengah masyarakat yang sedang terkena status darurat kesehatan nasional Covid-19.

Menurut HNW, masih banyak kalangan profesional dengan track record lebih baik, yang bisa membuat kebijakan tayangan TVRI yang positif, konstruktif dan edukatif sesuai TAP MPR soal ethika kehidupan berbangsa dan bernegara itu.

"Kenapa bukan itu orientasi keputusan Dewas TVRI? Padahal kalau itu yang jadi kebijakan Dewas TVRI, tentu akan didukung oleh masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah di TVRI," jelasnya.

Di sisi lain, dia menyinggung Dewas TVRI yang tidak menghormati dan tidak melaksanakan rekomendasi Komisi I DPR untuk menunda pemilihan Dirut TVRI yang baru sebagai pengganti antar waktu.