WALHI: UU Minerba Bisa Merusak Kehidupan dari Hulu Sampai Hilir
Undang-Undang tersebut akan membuat ratusan pemukiman warga di pedesaan akan tergusur
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
![WALHI: UU Minerba Bisa Merusak Kehidupan dari Hulu Sampai Hilir](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/20140226_100620_lubang-tambang-tanpa-tanda-peringatan.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang penolakan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara alias UU Minerba terus disuarakan.
Regulasi tersebut disinyalir akan memberikan dampak kerusakan dari hulu hingga hilir.
Baca: LBH Jakarta: Kasus George Floyd Harus Jadi Pembelajaran bagi Polri
"Industri pertambangan mineral dan batu bara adalah industri yang tidak memiliki kehidupan. Industri ini memberikan dampak yang rusak dari hulu sampai hilir," kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam diskusi bertajuk 'Sidang Rakyat', Senin (1/6/2020).
Di hulu, Nur Hidayati mengatakan UU tersebut akan membuat ratusan pemukiman warga di pedesaan akan tergusur.
Hal ini pun membuat perekonomian di pedesaan terancam kehilangan penghidupan.
"Di hulu, kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran sekolah-sekolah, tempat ibadah, bahkan ada desa-desa yang hilang begitu saja dan bukan lagi mengalami krisis," katanya.
"Industri mineral dan batubara justru menghilangkan kehidupan atau sumber sumber penghidupan rakyat, sumber-sumber ekonomi," ungkapnya.
"Bahkan menghilangkan identitas budaya rakyat. Masyarakat adat yang tidak bisa dipisahkan dari tanah dan akhirnya harus tergusur sehingga mereka kehilangan identitas dirinya dan ini adalah dampak yang sangat buruk yang bisa dialami sekelompok masyarakat ketika dia sudah kehilangan identitas komunitasnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, Nur Hidayati menambahkan UU tersebut pun disinyalir akan membuat dampak pencemaran lingkungan semakin marak.
Pencemaran akan berlangsung menyeluruh di darat, udara hingga air.
"Bahkan undang-undang minerba ini kalau kita lihat dia tidak lagi memiliki batas-batas. Seluruh wilayah Indonesia itu bisa ditambang mulai di laut, pulau kecil, sungai semua bisa ditambang," katanya.
"Tidak akan ada lagi sisa sisa atau pun tanah yang dan air yang bisa diselamatkan," jelasnya.
Menurutnya, pencemaran itu menjadi ancaman bagi kesehatan masa depan penerus bangsa.
Terutama, kata dia, kesehatan bayi, perempuan hingga masa depan bangsa Indonesia.
"Selain itu, industri ekstraktif sebagaimana industri-industri investasi besar lainnya juga menimbulkan kriminalisasi. Suara rakyat tidak lagi didengar dan suara rakyat tidak menjadi pertimbangan utama," tuturnya.
"Karena secara sifatnya pertambangan ini adalah dianggap sebagai yang utama di antara industri industri lainnya sehingga apapun bisa digusur jika itu ada deposit mineral dan batubara," ungkapnya.
Atas dasar itu, pihaknya akan terus menyuarakan penolakan UU minerba yang telah disahkan oleh DPR RI.
Baca: Seorang Wanita Muda Ditangkap karena Buang Bayi ke Selokan
"Undang-undang minerba ini tidak layak untuk disahkan dan terutama dari sisi proses karena dia undang-undang yang tidak terbuka dan dibahas tanpa mengikut partisipasi masyarakat," ujarnya.
"Undang-undang ini sama sekali tidak berpihak sama masyarakat dan undang-undang ini bisa menjadi undang-undang yang sangat super," pungkasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.