Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

WALHI: UU Minerba Bisa Merusak Kehidupan dari Hulu Sampai Hilir

Undang-Undang tersebut akan membuat ratusan pemukiman warga di pedesaan akan tergusur

WALHI: UU Minerba Bisa Merusak Kehidupan dari Hulu Sampai Hilir
Tribun Kaltim/NEVRIANTO HARDI PRASETYO
ILUSTRASI - Warga memperlihatkan lokasi lubang tambang batu bara di kawasan Jalan Usaha Tani, Makroman, Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (24/2/2014). Bekas lubang tambang batu bara berjarak 1,2 kilometer dari pemukiman warga di kawasan lahan CV Arjuna tersebut tampak dibiarkan tanpa tanda keselamatan atau tanda peringatan apapun. (TRIBUN KALTIM/NEVRIANTO HARDI PRASETYO) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gelombang penolakan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara alias UU Minerba terus disuarakan.

Regulasi tersebut disinyalir akan memberikan dampak kerusakan dari hulu hingga hilir.

Baca: LBH Jakarta: Kasus George Floyd Harus Jadi Pembelajaran bagi Polri 

"Industri pertambangan mineral dan batu bara adalah industri yang tidak memiliki kehidupan. Industri ini memberikan dampak yang rusak dari hulu sampai hilir," kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dalam diskusi bertajuk 'Sidang Rakyat', Senin (1/6/2020).

Di hulu, Nur Hidayati mengatakan UU tersebut akan membuat ratusan pemukiman warga di pedesaan akan tergusur.

Hal ini pun membuat perekonomian di pedesaan terancam kehilangan penghidupan.

"Di hulu, kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran sekolah-sekolah, tempat ibadah, bahkan ada desa-desa yang hilang begitu saja dan bukan lagi mengalami krisis," katanya.

"Industri mineral dan batubara justru menghilangkan kehidupan atau sumber sumber penghidupan rakyat, sumber-sumber ekonomi," ungkapnya.

"Bahkan menghilangkan identitas budaya rakyat. Masyarakat adat yang tidak bisa dipisahkan dari tanah dan akhirnya harus tergusur sehingga mereka kehilangan identitas dirinya dan ini adalah dampak yang sangat buruk yang bisa dialami sekelompok masyarakat ketika dia sudah kehilangan identitas komunitasnya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Nur Hidayati menambahkan UU tersebut pun disinyalir akan membuat dampak pencemaran lingkungan semakin marak.

Halaman
12
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas