Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

KPU Ajak Kemenkes dan BNPB Bentuk Pokja Kesehatan Pilkada

KPU RI akan melibatkan Kemenkes dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di setiap tahapan.

KPU Ajak Kemenkes dan BNPB Bentuk Pokja Kesehatan Pilkada
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Azis 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan pembentukan tim kelompok kerja atau Pokja Kesehatan Pilkada.

"Kami terus membahas ini berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes. Sedang dipertimbangkan membuat tim atau pokja yang terdiri dari Kemenkes, BNPB, pihak terkait. Tim itu fokus aspek kesehatan masyarakat," kata Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, Selasa (2/6/2020).

Nantinya, pada tahapan pilkada yang akan dimulai pada 15 Juni, KPU RI akan melibatkan Kemenkes dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di setiap tahapan.

Upaya itu, kata dia, dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terutama dari sisi kesehatan kepada pemilih, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Sehingga, hak memilih dan dipilih warga negara dapat digunakan.

"Teknis penyelenggaraan sesuai protokol Covid. Protokol covid yang memberi rasa aman dan menjamin pemilih di lapangan atau dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Kami membuat formula mudah-mudahan tidak terlalu lama karena harus sosialisasi," ujarnya.

Baca: Surat PHK Dikirim Tengah Malam, 181 Pilot Kontrak Garuda Indonesia Kehilangan Pekerjaan

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan karena pandemi Covid-19 akan dimulai dari pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP), pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), dan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Baca: Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana: KPK Masih Punya PR Buronon Lain Selain Nurhadi

Untuk memulai kembali tahapan itu, KPU akan mengaktifkan kembali badan penyelenggara ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian, tahap pemungutan suara akan jatuh pada 9 Desember 2020.

Baca: Sang Istri Juga Dibawa KPK, Tersangka Suap MA Nurhadi dan Menantunya Tidur di Kavling C1

Menurut dia, BNPB menyampaikan batas usia dan pengecualian bagi penyelenggara pemilu yang memiliki penyakit bawaan untuk tidak terlibat secara aktif di tahapan Pilkada.

"Yang paling tinggi berdasarkan data itu penyakit ginjal. Renta sekali ketika terkena, tingkat sembuh rendah," kata dia.

Baca: Token Listrik Rp 1 Juta Habis dalam 2 Ha

Baca: Terkuak Setahun Pasca Kejadian, Pembunuh Janda Empat Anak Ini Ternyata Pasangan Suami Istri

ri, Gigi Omeli Petugas PLN: Kesel, di Sini Jepret Mulu . . .

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas