Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta masyarakat untuk ikut mengawasi proses penyaluran BLT Dana Desa.

Menurut Abdul Halim, penyaluran BLT Dana Desa harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi penyelewengan oleh oknum tertentu.

"Proses BLT Dana Desa berprinsip dari desa, oleh desa, untuk desa. Dengan transparansi seluruh tahapan seperti ini, seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi. Warga desa leluasa mengawasi secara partisipatoris, mengontrolnya, dan melaporkannya kepada yang berwajib," ujar Abdul Halim melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Abdul Halim menyesalkan kasus dugaan penyelewengan BLT Dana Desa oleh kepala dusun berinisial AM dan anggota Badan Permusyawaratan Desa berinisial EF.

Baca: 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya Gunakan Nama Samaran Saat Berkomunikasi: Dari Nama Pak Haji Hingga Panda

Kasus ini terjadi di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

"Saya sangat menyesalkan perilaku tokoh masyarakat desa ini," kata Abdul Halim.

Dirinya menyebut kejadian tersebut belum pernah dilaporkan ke sistem aduan Kemendesa PDTT yakni sipemandu.kemendesa.go.id.

Menurut Abdul Halim pihaknya langsung bergerak setelah mengetahui ada penyelewengan ini.

Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan ke aparat penegak hukum.

Baca: Bunuh Diri di Jepang April 2020 Malah Menurun 15,68% Terbanyak di Tokyo

"Kejadian di Desa Banpres, Musi Rawas, ini belum pernah masuk ke sistem aduan Kemendesa PDTT. Namun begitu terjadi, Kemendesa PDTT langsung mengonsolidasikannya dengan tim aduan dan pendamping desa di lapangan," ucap Abdul Halim.

Dilansir dari keterangan tertulis Kemendesa PDTT, kasus tersebut terjadi setelah pembagian bantuan BLT Dana Desa di Balai Desa Banpres pada Kamis (21/5/2020).

Baca: Kini, Jual-Beli Fisik Emas Bisa Dilakukan Via Online di Platform Tanamduit

Masing-masing warga mendapatkan uang tunai sebesar Rp600.000.

Di Dusun 1 yang dipimpin AM terdapat 23 keluarga yang dapat bantuan.

Setelah pembagian, AM dan EF menemui penerima bantuan di rumah masing-masing.

Keduanya lalu memotong uang sebesar Rp 200.000 per keluarga.

Terkumpul dana hanya dari 18 warga dengan total Rp 3.600.000.

Atas pemotongan dana tersebut, warga keberatan dan mengadukan ke Kepala Desa Banpres (Su).

Hingga akhirnya dilaporkan ke Polres Musi Rawas pada Kamis (28/6/2020).

BLT Dana Desa Diperpanjang Hingga September

 Pemerintah memperpanjang pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBN kepada masyarakat hingga Desember, karena belum selesainya Pandemi Covid-19 .

Selain Bansos yang bersumber dari APBN, pemerintah juga memperpanjang bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.

Namun, diperpanjangnya hanya sampai September 2020.

Baca: UI: Pasca Pandemi, Perjalanan Menggunakan Pesawat Dianggap Tak Aman

Sebelumnya BLT diberikan dari April hingga Juni dengan nilai tiap bulannya sebesar RP 600 ribu.

"Untuk BLT dana desa yang sekarang juga diperpanjang hingga September," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas dengan Presiden, pada Rabu, (3/6/2020).

Hanya saja untuk periode Juli hingga September, nilainya berkurang separuh menjadi Rp 300 ribu per bulannya.

"Sehingga total BLT desa akan mencapai Rp 31,8 triliun," katanya.

Baca: UPDATE Harga Hp Xiaomi Juni 2020, Xiaomi Redmi Note 9 dan Note 9 Pro Segera Rilis di Indonesia

Untuk Bansos yang bersumber dari APBN pemerintah memperpanjangnya hingga Desember.

Nilai Bansos yang diberikan baik untuk warga lapisan bawah di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, sama sama Rp 300 ribu untuk periode Juli hingga Desember.

"Bansos tunai non-jabodetabek total menjadi Rp 32,4 triliun, dan bansos jabodetabek totalnya Rp 6,8 triliun," katanya.

Baca: Jelang New Normal, Protokol Kesehatan untuk Berolahraga dari Kemenpora Hanya Panduan Umum

Sri Mulyani mengatakan bahwa berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, mayoritas penerima Bansos adalah petani, peternak, dan pekebun yakni sebanyak 18,4 juta jiwa. Kemudian pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir mencapai 900 ribu, dan sektor lainnya.

"Ini sudah mencakup 40 persen dari masyarakat," katanya.