TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi partai Golkar Nurul Arifin memberikan pandangannya soal program Kartu Prakerja yang sering dibandingkan efektifitasnya dengan bantuan sembako atau tunai dalam mengatasi dampak Covid-19.

Menurut di hal tersebut menurutnya bukan soal masyarakat tidak setuju, tetapi lebih kepada soal pola pikir yang belum terbangun di masyarakat.

"Ini bukan soal masyarakat tidak setuju dengan skema bantuan pelatihan online dan pembukaan lapangan pekerjaan, tapi soal cara berpikir dan preferensi masyarakat yang belum terbiasa dan lebih memilih bantuan sosial dan sembako."

"Kita harus melihat bahwa nyatanya respon masyarakat terhadap program Kartu Prakerja juga sangat tinggi dan positif," kata Nurul Arifin dalam diskusi virtual "Rilis Survei Evaluasi Publik Terhadap Penanganan Covid-19" yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, Minggu (7/6/2020).

Baca: Penuhi Kebutuhan Pakan Satwa Taman Safari Indonesia 

Menurut Nurul Arifin, sampai saat ini sudah ada 8,6 juta pendaftar program Kartu Prakerja yang tercatat di Kementerian Perekonomian. 

Angka ini melebihi target 5,6 juta penerima manfaat dari program Kartu Prakerja yang diarahkan sebagai program semi bansos. 

"Ini bukti bahwa antusiasme masyarakat sangat besar dan positif. Tidak semua masyarakat suka disuapi saja, ada juga yang menginginkan upskilling dan reskilling ketika mereka dirumahkan karena pandemi," kata Nurul.

Baca: Pelaku Kasus Gajah Mati Makan Buah Berisi Peledak di India Ditangkap, Ini Pengakuannya Pada Polisi

Temuan data dari Indikator Politik Indonesia terkait realokasi anggaran belanja pemerintah mengatasi dampak Covid-19 mencatat 36,3 persen publik mengharapkan bantuan kebutuhan pokok bagi rakyat kecil dan 18,5 persen menilai bantuan uang tunai lebih penting untuk diberikan. 

Sementara, ada 12,1 persen yang menilai penciptaan lapangan kerja bagi warga yang kehilangan pekerjaan juga penting untuk dilakukan.

Nurul melihat, angka 12,1 persen ini perlu diteliti kembali berasal dari latar belakang yang seperti apa. 

Menurutnya, tidak sedikit memang masyarakat yang menilai kebutuhan akan skill baru pasca terkena PHK adalah solusi yang tepat untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi ke depannya.

Baca: Menggunakan Masker, Kawasan Pakansari Mulai Dikunjungi Masyarakat untuk Berolahraga

"Cara berpikir dan preferensi ini yang belum umum di masyarakat. Kita perlu yakinkan masyarakat bahwa skema bantuan tak selamanya sembako dan tunai saja," kata Nurul.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga menilai program Kartu Prakerja juga tidak datang begitu saja sebagai bantalan ekonomi menghadapi krisis. 

Programnya sudah dimodifikasi untuk menjawab kebutuhan ekonomi sekarang. 

"Alokasinya ditingkatkan menjadi Rp20 triliun, jumlah target penerimanya ditambah menjadi 5,6 juta orang, jumlah bantuannya juga ditingkatkan. Ini kan supaya relevan dengan kondisi saat ini tapi mampu menjadi solusi masalah ekonomi ke depannya," kata Nurul.

Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei terkait persepsi publik terhadap penanganan Covid-19 dengan melibatkan 1.200 responden menggunakan kontak telepon. 

Tingkat toleransi kesalahan survei di angka 2,9% dan tingkat kepercayaannya 95%. Survei dilakukan pada 16-18 Mei 2020 yang lalu.