Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KPU Akan Ganti 385 Anggota PPK dan PPS, Ini Alasannya

KPU RI akan melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 385 orang anggota PPK dan PPS pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
zoom-in KPU Akan Ganti 385 Anggota PPK dan PPS, Ini Alasannya
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. 

40 Daerah yang Gelar Pilkada Masuk Zona Merah Covid-19

 Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta penyelenggara Pilkada mengetahui dan memahami detil daerah yang rawan penyebaran Covid-19.

Dalam mengukur tingkat penularan virus corona suatu daerah, Gugus Tugas membaginya menjadi empat zonasi.

Pertama, zona merah yaitu zona risiko penularan tinggi.

Kedua zona oranye yakni zona risiko sedang.

Ketiga, zona kuning yakni zona risiko rendah.

Keempat, zona hijau yani zona tidak terdampak.

Baca: Stasiun Tangguh Semeru dan Terminal Gayatri Tulungagung Diresmikan

Berita Rekomendasi

"Mohon kiranya penyelenggara Pilkada untuk bisa mengetahui secara detail daerah mana saja yang menjadi zona hijau, kuning, orange, dan merah," ujar Doni Monardo dalam rapat virtual dengan Komisi II DPR RI, Kamis (11/9/2020).

Dari 9 provinsi dan 261 Kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020 menurutnya terdapat 43 daerah tidak terdampak (hijau), 72 daerah memiliki risiko ringan (kuning), 99 daerah berisiko sedang (oranye), dan 40 daerah berisiko tinggi (merah) penularan Covid-19.

Baca: 16.702 Spesimen Rampung Diperiksa Hari Ini, Total 463.620 Spesimen

"Data ini bapak pimpinan akan berkembang terus setiap minggu oleh karenanya besar harapan kami seluruh penyelenggara bisa mengikuti perkembangan yang ada," katanya.

Pihaknya menurut Doni Monardo bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember nanti.

Baca: Bahas Pilkada Serentak, Komisi II DPR Undang Menkeu dan Ketua Gugus Tugas 

Termasuk dalam pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) pada penyelenggaraan Pilkada.

"Dengan adanya Pilkada serentak dan melibatkan banyak pihak maka APD dan pendukung lainnya harus disiapkan lebih banyak lagi. Kami mohon arahan Menkeu untuk sumber pendanaannya kira-kira gunakan sumber dana yang mana," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas