Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi sebelumnya bilang kalau aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK, jangan asal 'menggigit' orang yang tidak salah.

"KPK sangat tegas jika ada perkara korupsi. Kami akan tindak tegas," kata Firli dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).

Jokowi juga menyatakan agar para APH jangan menyebar ketakutan kepada penyelenggara negara yang tengah melaksanakan tugasnya.

Firli mengatakan, KPK selalu menggunakan pendekatan penindakan yakni dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif.

Baca: Presiden Ingatkan Pengawas Internal Pemerintah dan Penegak Hukum Tak Salah Gigit Pelaksana Anggaran

Baca: KPK Dalami Penyusunan Kontrak Kerja Sama di PT Dirgantara Indonesia

Sehingga menimbulkan kesadaran untuk taat patuh pada hukum, bukan hanya sekedar membuat rasa takut akan sanksi yang berat.

"Kalau hanya menimbulkan rasa takut, maka para korupsi akan melakukan inovasi dan berkreasi untuk menemukan cara-cara modus operandi supaya tidak tertangkap," kata Firli.

"Pendekatan penindakan yang dilakukan tentunya juga profesional, akuntabel, berkeadilan, kepastian hukum dan menjunjung tinggi HAM," imbuh jenderal polisi bintang tiga ini.

Firli lantas menegaskan KPK akan bertindak sangat tegas apabila ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif yang dilakukan penyelenggara negara.

Fokus KPK dalam upaya penegakan hukum, katanya, sesuai dengan amanat undang-undang yaitu pelaku penyelenggara negara atau aparat penegak hukum atau pihak terkait lainnya.

"Korupsi yang dilakukan pun menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara. Apalagi jika korupsi dilakukan dalam situasi bencana, maka itu termasuk kejahatan berat dan ancaman hukumannya dengan hukuman mati," tegas Firli.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak main-main dalam melaksanakan akuntabilitas keuangan negara.

Jokowi mengatakan hal yang utama dalam menjalankan akuntabilitas yakni pencegahan dan tata kelola keuangan yang baik.

Sehingga uang negara dapat digunakan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat dan juga sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi ada mens rea maka silakan bapak ibu digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus kita jaga,” ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).

Lebih lanjut, lembaga internal pemerintah seperti BPKP, inspektorat, dan juga LKPP pun dimintanya agar tetap fokus menjalankan pencegahan dan juga perbaikan tata kelola.

Selain itu, juga diperlukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal serta bersinergi dengan aparat penegak hukum.

“Dengan sinergi dan sekaligus check and balances antar lembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat dan bangkit melangkah maju mengawal agenda-agenda besar yang penting untuk bangsa,” kata Jokowi.