TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Pra Kerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk program Kartu Pra Kerja.

Jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya yang hanya Rp 10 triliun untuk anggaran 2020.

Hal tersebut disampaikan Denni dalam diskusi online Program Kartu Pra Kerja di Tengah Pandemi, Kamis (18/6/2020).

Ia pun menyinggung pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebut Kartu Pra Kerja ini menjadi semi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19.

"Covid-19 ini tidak bisa mengubah program, jadi Kartu Pra Kerja menjadi semi bansos," ujarnya dalam siaran langsung YouTube TV Desa, Kamis.

"Ada misi sosial yang diemban oleh Kartu Pra Kerja, alokasi anggaran Rp 10 triliun dalam APBN dan ditambah Rp 10 triliun lagi."

"Anggaran ada di menteri keuangan, menteri perekonomian hanya mengkoordinasikan kebijakannya," terang Denni.

Menurutnya, masyarakat memilih sendiri lembaga pelatihan dalam program Kartu Pra Kerja.

Lembaga pelatihan bisa dipilih melalui Tokopedia, Bukalapak, Kemnaker, dan platform mitra lainnya.

"Skemanya, duit APBN turun ke masyarakat, masyarakat milih sendiri lewat digital platform, dan membayarnya pakai Kartu Pra Kerja."

"Jadi Kartu Pra Kerja ini tersedia untuk membeli pelatihan," jelasnya.

Baca: Daftar Kartu Pra Kerja Gelombang 4 di prakerja.go.id, UKM Terdampak Covid-19 Termasuk Fokus Utama

Baca: Panduan Swafoto untuk Daftar Kartu Pra Kerja: Perhatikan Cara Ambil Foto, Portrait Bukan Landscape

Baca: KPK Sebut Pelatihan Program Kartu Prakerja Berpotensi Merugikan Negara

Ide Kartu Pra Kerja

Denni mengatakan, program Kartu Pra Kerja ini merupakan ide dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ide Kartu Pra Kerja ini dari Presiden Jokowi sendiri, disampaikan oleh beliau saat kampanye Pilpres di Sentul."