Soal Laut China Selatan, Prabowo Ajak Negara ASEAN Untuk Jaga Kawasan Agar Tidak Jadi Medan Perang
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah berupaya menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk meredam konflik di Laut China Selatan.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto telah berupaya menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak untuk meredam konflik di Laut China Selatan.
Juru Bicara Menteri Pertahanan RI tersebut mengatakan bila Prabowo Subianto telah berkomunikasi dengan sejumlah Menteri Pertahanan di Asia Tenggara khususnya negara anggota ASEAN menyikapi memanasnya situasi keamanan di Laut China Selatan.
Ia berharap wilayah ASEAN tidak dijadikan sebagai medan perang terkait konflik di Laut China Selatan belakangan ini.
Dahnil Anzar mengatakan upaya diplomasi pertahanan serupa juga tidak hanya dilakukan kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara anggota ASEAN.
Baca: 3 Kapal Induk AS yang Bawa Ratusan Jet Tempur F-18 Tiba di Laut China Selatan
Prabowo juga melakukan langkah diplomasi dengan negara-negara yang sedang bersitegang di kawasan Laut China Selatan yakni China dan Amerika.
Dahnil mengatakan dalam upaya diplomasi pertahanan tersebut pada intinya Prabowo mengajak semua negara untuk membangun collective security system (sistem keamanan kolektif) di kawasan Asia Tenggara.
"Jadi kita membangun solidaritas di satu sisi, di sisi lain kita juga memastikan pertahanan negara-negara itu kuat .Walaupun kita paham juga negara-negara kawasan punya keterkaitan dengan negara-negara yang sedang berkonflik. Tapi kita juga terus mengajak supaya jangan sampai kawasan kita itu jadi battle ground (medan perang). Sehingga yang dibangun itu tadi, collective securty sistem," kata Dahnil dalam diskusi Forum Monitor Seri 4 yang diselenggarakan Monitor.id secara virtual. Kamis (18/6/2020).
Baca: AS Terbangkan Pesawat Pembom dan Drone Pengintai ke Laut China Selatan
Dahnil mengatakan dalam upaya diplomasi pertahanan tersebut, Indonesia tidak menggunakan sudut pandang balance of power atau keseimbangan kekuatan.
Karena menurut Dahnil perspektif balance of power tersebut akan memunculkan persaingan kekuatan bukan solidaritas dan perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang.
"Beberapa hari ke depan juga beliau (Prabowo) akan bicara dengan banyak menteri-menteri pertahanan itu dalam rangka membangun collective security system. Jadi yang dibangun itu atmosfirnya adalah solidaritas, yang dibangun itu adalah perdamaian," kata Dahnil.
Baca: Kepala Bakamla Aan Kurnia: Masalah di Laut China Selatan Punya Potensi Konflik dengan Indonesia
Dahnil juga mengatakan situasi pandemi covid-19 yang melanda dunia saat ini di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk membangun solidaritas dengan negara-negara lainnya dan mencegah terjadinya perang khususnya di Laut China Selatan.
Satu di antara menurut Dahnil dengan memaksimalkan peran di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka penanganan Covid-19.
"Yang jadi tantangan kita kan sebenarnya kita punya lembaga institusi yang bertugas menjaga perdamaian. Salah satunya adalah PBB. Maka peran kita di PBB itu harus dimaksimalkan terus. Bahkan tadi saya sebutkan di awal bagaimana Kemenlu mendorong global solidarity terkait Covid-19 untuk membangun solidaritas. Itu juga dalam rangka membangun kesadaran dunia, kesadaran global jangan sampai kemudian ketika kita dirundung oleh wabah, ditambah juga dengan perang," kata Dahnil.