Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  Nurul Ghufron, mengungkap terdapat 8 kelemahan dari program kartu prakerja yang dicanangkan pemerintah pusat.

Menurut dia, upaya pihak komisi anti rasuah itu mengungkapkan kelemahan kartu prakerja merupakan bagian dari bentuk pencegahan terjadi tindak pidana korupsi.

"Kartu prakerja kami menemukan beberapa kelemahan. KPK hadir bukan hanya di akhir, tetapi sejak proses," kata Nurul Gufron dalam sesi diskusi online, Relaksasi Korupsi Ditengah Pandemi? Adakah?, Jumat (19/6/2020).

Baca: Ahmad Sahroni Imbau Pemerintah Jalankan Rekomendasi KPK Soal Kartu Prakerja

Dia menjelaskan, kelemahan pertama pada saat proses pendaftaran (self assesment) yang tidak tepat sasaran.

Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mereka yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena terdampak pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) menjadi peserta program tersebut.

Apabila menargetkan mereka yang terkena PHK menjadi peserta kartu prakerja, seharusnya data dapat diambil dari mereka yang sudah tidak mampu membayar program BPJS Ketenagakerjaan sejak awal pandemi Covid-19, yaitu pada Maret 2020.

"Tetapi, faktanya tidak. (Pendaftaran,-red) menggunakan self assessment. Semua orang bisa mendaftar baik yang sudah bekerja atau sudah ter-PHK. Pekerja yang terkena PHK 1,7 juta pekerja. Hanya 143 ribu (mengikuti program,-red) untuk tiga gelombang, yaitu 9,4 juta pendaftar bukan target yang disasar program ini," kata dia.

Baca: Hasil Temuan KPK pada Program Kartu Prakerja, Politikus PAN: Layak Ditindaklanjuti

Kelemahan kedua, kemitraan dengan platform digital tidak melalui Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).

Lalu, 5 dari 8 paltform digital juga Lembaga Penyedia Pelatihan.

"Penunjukan kemitraan 8 platform tidak menggunakan pengadaan barang dan jasa. Ada konflik kepentingan, warga mendaftar ke platform, yang menyediakan pelatihan. Dari 8 platform digital, 5 diantaranya penyedia pelatihan. Tentu tidak menimbulkan check and balances," ujarnya.

Kelemahan ketiga, kurasi materi pelatihan tidak dilakukan dengan kompetensi yang memadai.

Kelemahan keempat, hanya 13 persen dari 1895 pelatihan yang layak secara daring.

Baca: 89 Persen Pelatihan Prakerja Tak Berbayar, Kemitraan Startup Disebut Sarat Konflik Kepentingan

Kelemahan kelima, 89 persen dari pelatihan tersedia di internet dan tidak berbayar termasuk di laman prakerja.org.