Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Dorong Penyelamatan Aset Pemda di Sulawesi Tengah Senilai Rp 3,2 Triliun

KPK mendorong pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan percepatan inventarisasi dan sertifikasi tanah

KPK Dorong Penyelamatan Aset Pemda di Sulawesi Tengah Senilai Rp 3,2 Triliun
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Pertemuan KPK dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk melakukan percepatan inventarisasi dan sertifikasi tanah aset Pemda di tahun 2020 ini.

Sebanyak 73 persen dari total 10.736 bidang tanah di 14 pemda di Provinsi Sulteng belum bersertifikat, dengan nilai mencapai Rp 3,2 triliun.

“Dalam upaya penyelamatan aset pemda yang belum memiliki legalitas, KPK melalui rekan-rekan korgah melakukan intervensi kepada pemda untuk melakukan self-assessment mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya terkait pengelolaan aset daerah,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangannya, Jumat (19/6/2020).

Baca: Temuan KPK Kartu Pra Kerja Bermasalah, Istana Berkelit, Ini Katanya

KPK memfasilitasi Rapat Koordinasi Penertiban Aset Pemda Sulteng dengan Kanwil BPN Perwakilan Sulteng dan para Kepala Kantor Pertanahan dalam rangkaian kegiatan monitoring evaluasi pencegahan di wilayah Sulteng, 17- 19 Juni 2020.

Hadir dalam pertemuan adalah Gubernur Provinsi Sulteng beserta Bupati/Walikota se-Provinsi Sulteng dan jajarannya.

Rapat membahas antara lain terkait banyaknya kasus sengketa tanah pemda yang digugat oleh pihak ketiga, ahli waris, instansi swasta maupun instansi pemerintah dikarenakan lemahnya bukti kepemilikan.

Untuk itu KPK mendorong agar Pemda dapat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan.

KPK juga mendorong pemda untuk segera mengimplementasikan program pelayanan pertanahan terintegrasi secara elektronik (host-to-host) antara Bapenda/Dispenda dengan Kantor Petanahan BPN melalui pembayaran pajak BPHTB online.

Baca: Soal Temuan KPK Terkait Program Kartu Prakerja, Komisi IX Berencana Konsultasi ke Pimpinan DPR

Hingga saat ini, kata Nawawi, dari 14 Pemda se-provinsi sulteng, belum satupun melaksanakan program host-to-host.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas