Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak perlu ragu untuk melakukan perombokan atau reshuffle kabinet jika kinerja menteri tidak sesuai target yang ditentukan.

"Apabila kinerja dan capaiannya tidak sesuai dengan target dan perencanaan, Presiden tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penyegaran," ujar politikus Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Menurut Didik Mukrianto, pemberhentian dan pengangkatan jajaran menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Tetapi sebagai kepala negara harus mendengarkan masukan dan aspirasi rakyat terkait kinerja para pembantunya.

Baca: Politikus PAN Sebut Jokowi Perlu Dengar Masukan Masyarakat Soal Reshuffle Kabinet

"Idealnya pemilihan menteri didasarkan kepada basis profesionalitas, integritas, kapasitas, kapabilitas dan kompetensi," kata Didik.

Selain itu, kata Didik, penentuan target dan capaian dalam perspektif kinerja juga harus menjadi ukuran dalam menilai apakah pembantu presiden tersebut, perform apa tidak.

Dalam konteks itu, Didik menilai, presiden perlu arif dan bijak, serta melihat secara luas dengan mendengar masukan rakyatnya.

"Menilik perjalanan kepemerintahan hari ini, kalau mendasarkan kepada janji Jokowi baik dalam periode I dan II, termasuk nawa citanya, masih banyak masyarakat yang berharap agar janji-janji tersebut bisa ditunaikan sepenuhnya," ujarnya.

Baca: Arus Survei Indonesia: 75,6 Persen Publik Setuju Reshuffle Kabinet Jokowi

"Dan yang paling penting adalah bagaimana Jokowi bisa memastikan bahwa kehidupan demokrasi, kebebasan dan stabilitas politik bisa terjaga dan ditingkatkan," sambung Didik.

Pada bidang ekonomi dan kesejahteraan, Didik menyebut hingga saat ini banyak masyarakat yang merasa belum mendapatkan akses kesejahteraan yang cukup.

"Belum lagi di bidang penegakan hukum dan keadilan, masih banyak masyarakat yang menganggap keadilan justru semakin menjauh dari rakyat kecil, hukum dianggap bergerak melawan tujuannya. Ini semua tidak lepas dari komitmen dan kinerja para pembantu Presiden," kata Didik.

Baca: PPP Tidak Ingin Terjebak Isu Reshuffle Kabinet Jokowi

Lebih lanjut Didik mengatakan, ada anggapan masih jauhnya kesejahteraan dan keadilan yang didapatkan masyarakat akibat kebijakan dan kinerja kementerian, sangat wajar apabila rakyat menginginkan perbaikan dan reshuffle menteri dianggap menjadi salah satu harapan dan jalan keluar.

"Dan hal itu biasa sekali dalam konteks Pemimpin yang memiliki kepekaan dan memiliki kemampuan dan kemapanan dalam manajemen dan kepemimpinan," ujar Didik.

Sebelumnya, Arus Survei Indonesia melakukan survei pada 19-12 Juni 2020 terhadap 1.800 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon di seluruh provinsi di Indonesia.

Survei terkait Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, menghasilkan 75,6 persen responden setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Sementara 16,9 persen (gabungan kurang setuju dan sangat tidak setuju) publik mengatakan tidak setuju terkait wacana reshuffle kabinet.

Sisanya 7,5 persen tidak tahu/ tidak jawab.

Sebagai informasi, data nomor telepon responden diambil dari responden survei nasional Arus Survei Indonesia periode April 2019.

Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.