Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Arief Poyuono menegaskan, dirinya tidak akan datang dalam sidang klarifikasi yang digelar Mahkamah Kehormatan DPP Gerindra, terkait pernyataannya tentang PKI yang dimunculkan oleh Kadrun.

Kadrun merupakan istilah Kadal Gurun yang banyak digunakan netizen di media sosial saat tensi politik di Pilpres 2019 lalu. 

"Saya tidak akan pernah datang," kata Arief saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Mahkamah Kehormatan DPP Gerindra telah menjadwalkan sidang klarifikasi Arief Poyuono pada Selasa, 23 Juni 2020.

Arief menyebut, wawancara dirinya terkait isu kebangkitan PKI yang disiarakan Youtube Kanal Anak Bangsa, tidak mengatasnamakan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca: Isi Lengkap Surat Terbuka Penolakan PBNU Terhadap Pembahasan RUU HIP di DPR

"Saya tidak pernah makai nama Gerindra (dalam wawancara itu). Jelas di situ (Youtube) saya ngomong, tidak ada urusan sama Gerindra, urusan saya sebagai pimpinan buruh dan kaum buruh yang menjaga demokrasi," papar Arief.

Ia pun menyebut, pengambilan video wawancara terkait isu kebangkitan PKI juga dilakukan di kantor Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan tidak disiarkan dalam akun media sosial Partai Gerindra.

Baca: Ditolak MUI, Mahfud MD Pasang Badan Jika Ada yang Ganti Pancasila dengan Komunis di RUU HIP

"Belakang saya saat wawancara juga benderanya Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, saya kan ketuanya. Tidak ada bendera Gerindra," ujar Arief.

Di sisi lain, Arief menjelaskan, dirinya tetap berkenyakinan bahwa isu kebangkitan PKI yang memunculkan adalah kadrun, dengan tujuan membuat kacau dan ingin memakzulkan Presiden Jokowi.

"Saya tetap katakan isu dan propaganda PKI bangkit yang dibuat kadrun untuk membuat kacau negara," ucap Arief