Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politisi Senior PDIP: Anggota TNI yang Sudah Pensiun Tak Bisa Naik Pangkat Lagi

Menurut politisi PDIP, setelah keluar Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI , maka aturan aturan kepangkatan seperti diatas sudah tak berlaku lagi.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Politisi Senior PDIP: Anggota TNI yang Sudah Pensiun Tak Bisa Naik Pangkat Lagi
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dan Mantan Ajudan Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Tubagus Hasanuddin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengatakan kepangkatan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah susunan sebutan dan keselarasan jenjang pangkat militer dalam Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Mulai dari tingkat yang tertinggi (Perwira), Bintara, hingga yang terendah (Tamtama), setiap prajurit diberikan pangkat sesuai dengan keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan.

"Banyaknya pertanyaan tentang kepangkatan di lingkungan TNI, ijinkan saya secara singkat menjelaskan tentang pangkat di lingkungan TNI sekarang ini," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (22/6/2020).

Menurut Hasanuddin, di masa lalu kepangkatan aturannya masih sangat longgar karena saat itu TNI (ABRI) masih melaksanakan tugas Dwi Fungsi ABRI.

Baca: Andre Rosiade Usulkan Agar Dipecat, Arief Poyuono: Siapa Dia? Anak Kemarin Sore di Gerindra

Sehingga, kata dia, jabatan di militer pun kadang dipengaruhi oleh posisi di partai politik.

"Seorang anggota TNI/ABRI aktif yang bertugas di DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau DPD 2 partai tertentu secara otomatis mendapatkan pangkat Kolonel," kata purnawirawan bintang dua TNI AD ini.

Baca: Smartphone dari Black Market Masih Bisa Digunakan Meskipun Ada Aturan Blokir IMEI, Ini Alasannya

Berita Rekomendasi

Hasanuddin menambahkan, perwira TNI yang bertugas sebagai ketua DPD 1 (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal.

"Gubernur sudah pasti akan mendapatkan pangkat Bintang 2 (Mayor Jenderal) kecuali gubernur DKI Jakarta mendapat Bintang 3," tuturnya.

Baca: Kakek di Kebumen Mendadak Kejang, Kemudian Meninggal saat Kencan dengan Seorang Wanita

Belum cukup, kata Hasanuddin, di masa Orde Baru (Orba) masih diberlakukan pangkat kehormatan (Hor).

Kolonel yang berprestasi baik, imbuh dia, kemudian pensiun maka padanya diberikan Brigjen Hor sebelum menjalankan masa pensiunnya atau Brigjen menjadi Mayjen Hor.

Baca: Kisah Begal Sepeda di Panglima Polim, Penangkapan Pelaku Oleh Polisi Berkat Bantuan Orangtuanya

"Atau Mayjen menjadi Letjen Hor. Bahkan setelah pensiunpun kadang masih ada yang diusulkan kenaikan pangkatnya dari Mayjen Pur menjadi Letjen Pur Hor. Dari Letjen Pur menjadi Jenderal Pur Hor," ungkapnya.

Menurut Hasanuddin, di era Reformasi, setelah keluar Undang Undang No. 34/2004 tentang TNI, maka aturan-aturan kepangkatan seperti di atas sudah tidak berlaku lagi.

Ia membeberkan, dalam pasal 27 UU no 34 tahun 2004 dijelaskan , bahwa pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut :

a. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh.

b. Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat, yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.

c. Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut serta membawa akibat administrasi terbatas.

"Mengacu pada aturan perundang undangan maka dipastikan di TNI sekarang tidak akan terjadi lagi, seorang yang sudah pensiun kemudian naik pangkat lagi. Andaikan terjadi maka dipastikan itu merupakan pelanggaran terhadap UU," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas