Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud Minta KPK Jangan Banyak Menggantung Kasus

Bukan hanya di KPK, di Kejaksaan Agung, di Kepolisian banyak perkara dari P19 ke P21, ke P17, P18 sering bolak-balik banyak kasus itu

Mahfud Minta KPK Jangan Banyak Menggantung Kasus
Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren di Gedung Pracimasono, komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu(14/7/2020). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara. 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik,  Hukum,  dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa telah bertemu dengan pimpinan lembaga penegak hukum untuk tidak terlalu banyak menggantung perkara.

Hal itu dikatakan Mahfud saat ditanya mengenai pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri,  pada Senin, (23/6/2020). 

 "KPK juga gitu, jangan terlalu banyak menggantung kasus," kata Mahfud usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (23/6/2020). 

Menurut Mahfud tidak hanya KPK, di lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga banyak kasus yang menggantung.

Ia meminta kasus tersebut segera diselesaikan agar tidak diombang-ambingkan oleh opini. 

Baca: Polisi Sudah Periksa 20 Saksi Terkait Aksi Penyerangan dan Pembacokan Kelompok John Key

"Bukan hanya di KPK, di Kejaksaan Agung, di Kepolisian banyak perkara dari P19 ke P21, ke P17, P18 sering bolak-balik banyak kasus itu, kita minta agar Kejagung dan Kepolisian agar kasus itu segera dan memberikan kepastian hukum kalau diproses ya diproses kalau enggak ya enggak," tuturnya.

Mahfud mengatakan bahwa penegak hukum termasuk KPK dalam mengambil tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik dari sisi prosedur penanganan maupun substansi perkara. 

"Sehingga hukum tidak boleh diombang-ambingkan oleh opini masyarakat itu aja yang kemarin dan kesepakatannya semua akan lebih profesional bekerja," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas