Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama diminta mengubah strategi anggarannya karena fokus pemasaran dan penyelenggaraan kegiatan dipandang tidak tepat sebagai strategi pascapandemi.

"Kementerian Parekraf mestinya memberi perhatian lebih besar pada upaya pembenahan dan kesiapan destinasi," kata anggota Komisi X DPR Abdul Hakim Bafagih, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk Deputi Pemasaran dan Deputi Produk Wisata dan Events terlalu besar jika dibandingkan bidang lainnya.

Baca: Diperlukan Kajian Risiko Menyeluruh Sebelum Buka Kawasan Wisata

Padahal, kata Hakim, pascapandemi nanti yang pertama-tama harus dilakukan adalah pembenahan dan penyiapan destinasi.

"Kalau destinasi sudah beres, Cleanliness, Health and Safety (CHS) siap, mendapat rekomendasi, tersertifikasi dan masyarakat dapat memahami dengan baik, barulah wisatawan akan merasa nyaman dan terjamin," ujar politikus asal Dapil Jawa Timur VIII itu.

Dalam paparannya, Menparekraf Wishnutama menyampaikan bahwa pagu indikatif untuk bidang pengembangan destinasi dan infrastruktur pada RAPBN 202 sebesar Rp 243 miliar dengan usulan pagu tambahan sebesar Rp 595 miliar.

Baca: Pengunjung dan Pengelola Wisata Wajib Terapkan Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19

Pagu itu dinilai sangat rendah jika dibandingkan pagu indikatif Deputi Pemasaran yang mencapai Rp 653 miliar dengan usulan pagu tambahan Rp 1,8 triliun, maupun dengan Deputi Produk Wisata dan Events yang pagu indikatifnya sebesar Rp 703 miliar dengan usulan pagu tambahan mencapai Rp 1,9 triliun.

"Menurut saya, Kemenparekraf kurang logis. Seharusnya fokus anggaran terbesar adalah di destinasi, bukan promosi jor-joran dulu padahal destinasi belum tentu siap sepenuhnya," kata Hakim.

Bahkan, Hakim menilai Kemenparekraf bahkan belum memiliki terobosan gagasan untuk menjawab berbagai persoalan.

Di antaranya, soal harga tiket pesawat menuju destinasi-destinasi, bagaimana mengemas produk dan program menarik untuk mendatangkan wisatawan ke destinasi yang sudah siap.

Baca: 5 Tempat Wisata di Blitar yang Sudah Dibuka Kembali, Kuota Kunjungan Dibatasi

"Lalu bagaimana proses persiapan destinasi new normal itu? Apakah ada tim kuratornya? Jangan sampai penentuan destinasi yang dibuka berdasarkan tinjauan dan pertimbangan konvensional, tanpa melihat effort dari destinasi-destinasi baru yang menunjukkan kesiapan dan komitmen bagus," ucap politikus PAN itu.

Sementara itu, keberadaan destinasi superprioritas dan badan otorita menurutnya juga harus dievaluasi.

Anggarannya, kata Hakim, dapat dialihkan untuk pembenahan destinasi-destinasi yang dinilai lebih siap nantinya.

"Hentikan iklan-iklan berbiaya mahal dan tidak efektif. Hentikan pelatihan daring ataupun webinar yang tidak perlu. Ganti dengan program-program yang fokus membantu para pelaku pariwisata terdampak agar dapat segera pulih," katanya.