Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF-Ulama, dan sejumlah ormas menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diizinkan masuk ke Gedung DPR.

Pantauan Tribunnews.com, Rabu (24/6/2020) di lokasi, mereka yang mewakili massa adalah Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak, Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif, dan Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis serta sembilan perwakilan ormas lainnya.

Awalnya, mereka diterima fraksi PKS yang dipimpin Jazuli Juwaini di Ruang KK I Gedung Nusantara, karena pimpinan DPR masih ada agenda lain.

Baca: Ada Aksi Tolak RUU HIP Depan Gedung DPR, Lalu Lintas Kendaraan Dialihkan ke Jalur Busway

"Kami dari fraksi PKS, dikarenakan pimpinan masih belum bisa hadir di tempat, kami berinisiatif untuk menerima bapak dan ibu sebelum nantinya bertemu dengan pimpinan DPR," kata Ketua fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

"Mungkin pernyataan sikap nanti bagus disampaikannya kepada pimpinan DPR saja supaya lebih pas dan lebih berwibawa," imbuhnya.

Namun, mereka tetap menginginkan untuk bertemu dengan pimpinan DPR untuk menyampaikan penolakan terhadap RUU HIP.

Baca: PA 212 dan FPI Gelar Aksi di Gedung DPR Siang Ini Protes RUU HIP

Akhirnya, setelah menunggu sekira 20 menit, perwakilan massa tersebut diterima pimpinan DPR di Gedung Nusantara III, tempat berkantor para pimpinan DPR.

Mereka diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin, dan Rachmat Gobel.

Namun, pertemuan itu digelar secara tertutup.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara pimpinan DPR dan perwakilan massa masih berlangsung.

Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengkritik DPR yang mengusulkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Margarito Kamis menilai adanya RUU HIP adalah cara untuk mereduksi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.