TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah kabar soal adanya relawan yang mendeklarasikan Erick Thohir menjadi calon presiden diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan plat merah.

Dia pun menantang orang yang menyebutkan hal tersebut untuk membuktikannya.

“Tuduhan mengenai ada orang yang deklarasi itu perlu dibuktikan. Enggak ada itu, memang kita tahu ada upaya pembusukan terhadap menteri kita (Erick Thohir),” ujar Arya saat menghadiri forum Satu Meja di Kompas TV, Rabu (24/6/2020) malam.

Menurut Arya, tak logis rasanya Erick Thohir yang baru hitungan bulan menduduki posisi Menteri BUMN mendeklarasikan diri untuk menjadi calon presiden di 2024.

“Nah makanya saya bilang kami cari orang itu siapa, saya sampai marah-marah, siapa orang itu. Sangat konyol Pak Erick mau deklarasi jadi presiden, itu konyol. Pasti ini pembusukan,” kata Arya.

• Baca: Alasan Jokowi sampai Undang Adian Napitupulu karena Kritik Erick Thohir, Istana: Sebenarnya Baik

Saat ditanya siapa orang yang melakukan pembusukan terhadap Erick Thohir tersebut, Arya enggan mengungkapkannya.

Dalam forum itu hadir politisi PDI-P Adian Napitupulu.

Sebelumnya Adian mengatakan, ada relawan yang mendeklarasikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk jadi calon presiden diangkat menjadi komisaris di salah satu perusahaan plat merah.

Sayangnya, Adian tak menyebutkan identitas orang yang dia maksud tersebut. Termasuk, dimana BUMN tempat orang tersebut menjadi komisarisnya.

Namun, yang pasti orang yang dimaksud Adian tersebut berasal dari golongan milenial.

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for presiden. Kemudian beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian saat menghadiri forum Satu Meja di Kompas TV, Rabu (24/6/2020) malam.

Kritik petinggi BUMN

Pada kesempatan itu, Adian Napitupulu mengkritik penunjukkan kalangan milenial sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan BUMN.

Ia mengatakan, Kementerian BUMN tak boleh menjadikan penunjukkan itu sebagai eksperimen dalam pengelolaan perusahaan.