Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Bendera Partai Dibakar saat Demo RUU HIP, PDIP akan Tempuh Jalur Hukum

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan akan menempuh jalur hukum guna menyelesaikan masalah pembakaran bendera partai PDI Perjuangan.

Bendera Partai Dibakar saat Demo RUU HIP, PDIP akan Tempuh Jalur Hukum
Lusius Genik/Tribunnews.com
Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyesalkan adanya aksi provokasi berupa pembakaran bendera partai PDIP saat aksi demo penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR, Senayan Jakarta pada Rabu (24/6/2020).

Ia menegaskan, sikap PDIP terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) bahwa partai mengedepankan dialog.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020) malam.

Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, ia percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi.

“PDI Perjuangan ini Partai Militan, kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Baca: Pasal 7 RUU Haluan Ideologi Pancasila, PDI Perjuangan Setuju untuk Dihapus

Baca: Situs DPR RI Dibajak Hacker, Peretas Singgung Soal RUU HIP

Saat ini, fokus partainya adalah membantu pemerintah dan rakyat dalam penanganan covid-19.

“Presiden, wapres, dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” jelas Hasto.

Ia tak mau terganggu dengan adanya aksi tersebut, oleh karenanya, pihaknya akan memilih jalur hukum guna menyelesaikan masalah tersebut.

Jalur tersebut merupakan langkah yang sama yang ditempuh PDI saat melawan pemerintahan di era orde baru.

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” ungkap Hasto.

Baca: Demo Tolak RUU HIP Dilakukan di Tengah Pandemi, Massa Tuntut RUU HIP Ditarik dari Prolegnas 2020

Baca: UPDATE Kontroversi RUU HIP, DPR Janji Hentikan Pembahasan, GNPF: Kami Tahu Siapa Inisiatornya

Halaman
12
Penulis: Arif Tio Buqi Abdulah
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas