Ma'ruf: Inovasi Diperlukan dalam Pembelajaran Efektif di Era New Normal
Para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar diperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak.
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengamini dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 sangat luas dan bersifat multidimensi, tanpa terkecuali di bidang pendidikan keagamaan.
"Lembaga yang bertanggung jawab di bidang pendidikan ini perlu berinovasi dalam mencari solusi secara bersama pada metode pembelajaran bagi para murid dan santri yang lebih efektif terlebih dalam memasuki masa Tatanan Normal Baru (New Normal)," kata Ma'ruf dalam keterangan Setwapres yang diterima, Rabu (24/6/2020).
Ma'ruf mengajak pengelola pesantren, guru, orang tua, santri dan calon santri, para pakar pendidikan dan perlindungan anak agar diperoleh solusi terbaik untuk pendidikan anak.
"Misalnya dengan inovasi bentuk pembelajaran kelompok-kelompok kecil dan penyesuaian kurikulum dengan format pembelajaran jarak jauh," tambahnya.
Baca: Survei UNICEF: Mayoritas Siswa Indonesia Tak Nyaman Belajar di Rumah, Ingin Belajar di Sekolah Lagi
Baca: Update Terbaru Jumlah Pendaftaran Sekolah Kedinasan di Setiap Instansi, IPDN Masih Terfavorit
Ini perlu dilakukan, kata Ma'ruf, mengingat ilmu agama tidak bisa hanya didekati semata dengan cara mengalihkan pengetahuan ke peserta didik (transfer of knowledge), tetapi juga perlu ditekankan pada internalisasi dan penanaman nilai kepada peseta didik.
“itu karena ilmu agama memerlukan tatap muka langsung (muwajahah/mushafahah) dan keteladanan (uswah hasanah) dari pembimbing rohani (mursyid/murabbi),” lanjutnya.
Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan bahwa selama ini belajar di rumah masih menimbulkan persoalan ketidaksetaraan, di mana banyak rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap internet.
Baca: Dukung Pendidikan Pesantren, Menaker Sumbang APD Covid-19
Baca: Belum Ada Zona Hijau, Pondok Pesantren di Jabar Sudah Bisa Buka, Ini Alasan Wagub
Merujuk data SUSENAS-BPS tahun 2018, ada sekitar 61 persen anak tidak memiliki akses internet di rumahnya.
“Dalam hal ini, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan dan langkah untuk memberikan fasilitas yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh,” pungkasnya.