Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pro Kontra RUU HIP

Temui Said Aqil, AHY Sebut Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP

AHY dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj sepakat menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Temui Said Aqil, AHY Sebut Demokrat dan PBNU Sepakat Tolak RUU HIP
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025 Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj sepakat menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Kesepakatan tersebut diambi dalam pertemuan AHY dan Said Aqil di Kantor PBNU.

Keduanya membahas berbagi pandangan terkait RUU HIP yang menjadi kontroversi, sekaligus mengancam fondasi kehidupan bersangsa.

“Sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” kata AHY di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Menurut AHY, ada empat alasan kenapa RUU HIP harus ditolak.

Baca: Ketua Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Pembakaran Bendera PDIP Saat Demo RUU HIP

Pertama, kehadiran RUU tersebut akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan.

"Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP ini justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang undang. Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila,” kata AHY.

Menurutnya, RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.

Baca: Polemik RUU HIP: Video Detik-detik Pembakaran Bendera PDIP hingga Hasto Bakal Tempuh Jalur Hukum

Kedua, RUU HIP ini juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran dalam perumusan RUU HIP ini.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas