TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, menilai pembakaran bendera partai dilakukan secara sengaja dan terencana, sehingga partai memutuskan akan menempuh jalur hukum.

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Kamis (25/6/2020).

Terkait aksi pembakaran bendera partai, pihak PDI Perjuangan telah memberikan respons.

Baca: Usut Pembakaran Bendera PDIP, Ketua Komisi III DPR Dijadwalkan Bertemu Kapolda Metro Jaya

Pembakaran diketahui terjadi saat massa melakukan demonstasi menolak RUU Haluan Idologi Pancasila (HIP).

Demo diadakan pada Rabu (24/6/2020) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Eriko menuturkan, partai sudah memutuskan akan membawa kejadian tersebut ke ranah hukum.

Keputusan itu diketahui telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

"Ini yang tidak kami mau itu terjadi, makanya Sekjen sudah menyampaikan bahwa kita akan mengambil langkah secara hukum," terang Eriko.

Dalam prosesnya, pihak PDI Perjuangan akan melampirkan sejumlah bukti terkait pembakaran bendera.

Eriko menyampaikan, pelaku pembarakan juga sudah terlihat dari video yang telah beredar.

Sehingga cukup mudah untuk menunjukkan bukti secara gamblang.

"Dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada secara keseluruhan dan di situ juga terlihat jelas orang-orangnya siapa yang melakukan hal ini," jelas Eriko.

Baca: Bendera PDIP Dibakar Massa, Ketua PA 212: Tidak Usah Lebay

Baca: Anggota DPR Faksi PDIP Tinggal Tunggu Komando Pimpinan untuk Sikapi Pembakaran Bendera Partai

Saat ditemui, Eriko menilai pembakaran bendera partai dinilai sengaja dilakukan oleh para demonstran.

Tak hanya itu, kejadian pembakaran juga dirasa sudah direncanakan oleh demonstran dengan menyiapkan bendera PDI Perjuangan.

Dengan demikian, pihak PDI Perjuangan akan meminta ketegasan hukum yang berlaku sesuai kejadian tersebut.

Eriko pun meminta agar kasus ini bisa diselesaikan hingga tuntas.

"Tetapi kami memang menengarai bahwa ini disengaja, sudah dipersiapkan," ungkap Eriko.

"Dan ini tentu akan kita minta proses hukum yang berlaku di negara kita dan juga diselidiki sampai tuntas," tambahnya.

Eriko menyayangkan sikap demonstran melakukan pembakaran bendera partai saat demo.

Ia mengatakan apabila ada hal yang tidak sesuai bisa disampaikan menggunakan cara yang baik.

Para demonstran bisa menyampaikan pendapat mereka ke perwakilan rakyat di DPR.

Baca: Bendera PDIP Dibakar, Ganjar Pranowo: Kami bukan PKI, Kami Orang Beragama

DPP PDI Perjuangan juga menilai aksi pembakaran bendera telah mencoreng kehormatan partai.

Pembakaran terjadi karena disinyalir PDI Perjuangan sebagai pihak yang disalahkan telah mengusulkan RUU HIP.

"Karena kalau memang ada hal-hal yang tidak cocok atau sesuai 'kan bisa disampaikan dalam di DPR ada," tutur Eriko.

Respons Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan respons terkait pembakaran bendera partai.

Dikutip dari Tribunjateng.com, dalam keterangan pers ia meminta agar para kader tidak terprovokasi.

Ganjar meminta para kader PDI Perjuangan yang lain untuk menjaga diri.

Pasalnya, pihak DPP PDI Perjuangan telah mengambil sikap dalam aksi pembakaran tersebut.

Meski demikian, Ganjar menyayangkan adanya tindakan pembakaran bendera partai dalam aksi demonstran.

"Kader jangan sampai terpancing pada provokasi itu. Jaga diri baik-baik."

"Serahkan kasus ini pada DPP, karena DPP PDIP sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," ujar Ganjar, dikutip dari Tribunjateng.com.

Tak hanya itu, Ganjar juga setuju dengan langkah partai untuk menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum.

Ganjar menyebutkan, langkah tersebut dinilai merupakan cara yang paling baik.

Ia mengatakan tidak masalah apabila setiap orang memiliki perbedaan pendapat terkait satu hal.

Baca: Minta PDIP Tak Lebay Soal Pembakaran Bendera, Ketua PA 212 : Kadernya Pernah Bakar Bendera Demokrat

Baca: Reaksi Para Tokoh PDIP soal Pembakaran Bendera saat Demo Tolak RUU HIP: dari Mega hingga Ganjar

Namun, saat melampiaskan perbedaan tidak dengan cara merusak atribut partai.

Ganjar pun merasa tengah ada pihak yang tak senang dengan kondisi politik sekarang.

"Tidak setuju boleh, tapi merusak janganlah."

"Ini pasti ada yang tidak suka dengan situasi kondisi politik yang berjalan hari ini, sehingga mereka ingin mendistorsi," tegas Ganjar.

(Tribunnews.com/Febia Rosada, Tribunjateng.com/Mamdukh Adi Priyanto)