Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan PBB yang mengurusi soal pengungsi (UNHCR) memuji Pemerintah Indonesia karena mengizinkan turun hampir 100 orang yang selama berhari-hari terombang-ambing di atas kapal di perairan Indonesia.

Sekiranya ada 99 orang yang diselamatkan di lepas pantai Lhokseumawe, Aceh Utara, oleh penduduk setempat, Kamis (26/6/2020).

Dari jumlah tersebut 48 diantaranya merupakan wanita, 34 anak-anak dan 17 pria.

Baca: Cerita Warga Aceh Tak Rela Kapal Rohingya Menjauhi Pantai: Tarik Kemari, Kami yang Beri Makan

“Menyelamatkan nyawa harus selalu menjadi prioritas utama. Kami memuji pihak berwenang Indonesia karena mengizinkan perempuan, anak-anak dan laki-laki yang rentan ini untuk mencapai keselamatan,” kata Ann Maymann, Perwakilan UNHCR di Indonesia dalam keterangannya, Jumat (26/6/2020).

Sebagian besar dianggap sebagai pengungsi Rohingya dan telah berada di laut dalam kondisi berbahaya selama berbulan-bulan.

Baca: Amnesty International: Kepedulian Masyarakat Aceh pada Rohingya Harus Didukung Pemerintah Pusat

Sebuah sumber menyebut para pengungsi tersebut telah terombang-ambing di laut sejak Januari 2020. Mereka juga disebut sebagai ‘boat people’ tau orang-orang perahu.

Ann mengatakan tindakan ini adalah kewajiban kemanusiaan untuk memfasilitasi secara cepat penurunan pengungsi dari kapal yang sedang dalam kesulitan dan untuk mencegah hilangnya nyawa.

Sama halnya, sangat penting untuk memastikan penerimaan yang aman dan kondisi manusiawi
ditambah dengan akses ke perlindungan internasional, termasuk prosedur suaka.

Baca: Sempat Ada Tangis & Protes Warga, Kapal Imigran Rohingya Kembali Ditarik ke Tepi Pantai Lancok Aceh

“Indonesia telah beberapa kali menjadi negara yang telah memberikan contoh kepada negara lain di kawasan ini, yang juga telah memberikan bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa kepada ‘orang-orang perahu’ Rohingya di Aceh pada 2015 dan pada 2018. Kami bersyukur melihat semangat kemanusiaan yang sama hari ini,” lanjut Ann.

Akibat pandemi COVID-19, negara-negara membatasi gerakan lintas batas sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus.

Namun, melalui langkah-langkah mitigasi seperti dilakukannya karantina dan pemeriksaan kesehatan, pembatasan perbatasan dapat dikelola dengan cara yang menghormati hak asasi manusia dan standar perlindungan pengungsi, termasuk prinsip non-refoulement internasional.

UNHCR siap mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan tindakan karantina yang diperlukan dalam beberapa hari mendatangkepada para pengungsi tersebut, sejalan dengan standar internasional dan protokol kesehatan masyarakat.

Fakta ditemukan bahwa wanita, pria dan anak-anak yang rentan terus melakukan perjalanan berisiko di Teluk Bengal dan Laut Andaman ini.

Hal tersebut menekankan kebutuhan mendesak bagi negara-negara untuk bekerja sama menuju solusi regional untuk gerakan-gerakan maritim yang tidak teratur.

UNHCR menegaskan kembali seruannya untuk negara-negara di kawasan untuk bersatu pada prinsip-prinsip solidaritas dan berbagi tanggung jawab untuk menangani perlindungan dan kebutuhan kemanusiaan para pengungsi dan pencari suaka di laut.