Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Wagub DKI: Pemutakhiran Data Jadi Kelemahan Terbesar Indonesia

Ahmad Riza Patria menyoroti pengelolaan data di Indonesia, khususnya dalam konteks pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Wagub DKI: Pemutakhiran Data Jadi Kelemahan Terbesar Indonesia
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyoroti pengelolaan data di Indonesia, khususnya dalam konteks pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Menurutnya Indonesia punya kelemahan terbesar dalam pendataan dan pemutakhiran data.

Bahkan, data antar kementerian yang menaungi satu persoalan saja bisa berbeda.

"Bangsa Indonesia ini punya kelemahan, kita lemah dalam hal pendataan dan pemutakhiran data. Kalau bicara data kita sebagai sebuah bangsa itu lemah," kata Ahmad Riza Patria dalam diskusi virtual, Jumat (26/6/2020).

Baca: Data Bansos Jadi Sorotan, Politikus PDIP: Covid Ini Titik Balik Untuk Integrasi Data Sosial

Ia mencontohkan soal data kebutuhan beras masyarakat.

Dimana data Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda dengan data milik Kementerian Pertanian.

Kemudian Bulog dan Kementerian Perdagangan juga punya perbedaan dalam konteks itu.

Menurut dia semua perbedaan yang melatarbelakangi terjadi perbedan lantaran masing-masing pihak punya pendekatan dan kepentingan yang berbeda juga.

Baca: Jokowi Minta Transparansi Penyelesaian Data Bansos: Libatkan RT/RW dan Desa

"Kalau bicara data beras, maaf saya singgung, bagian BPS pendataan keluarin data berbeda dengan Kementerian Pertanian terkait kebutuhan beras," ujarnya.

"Bulog keluarin data beda lagi, Kemendag beda lagi. Padahal sama sama NKRI. Kenapa? karena pendekatan berbeda, kepentingannya berbeda," kata dia.

Atas hal ini menurutnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya pekerjaan rumah bersama yakni menyinkronisasi data.

Baca: Puan: Bersama Pemerintah, DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Persoala data dinilai jadi penting karena cerminannya datang dari proses identifikasi. Apalagi, data punya sifat dinamis sehingga pemutakhiran jadi utama.

Proses pendataan yang baik, kata politikus Gerindra ini akan menghasilkan proses dan praktik yang jauh dari upaya korupsi, maupun penyelewangan bantuan lainnya.

"Kalau pendataan bener, administrasi bener, ujung-ujungnya tidak ada lagi yang namanya korupsi karena pendataannya baik. jadi mudah di tracking, di cek, di kroscek, kunci pemerintahan bersih itu dimulai dari pendataan yang baik," kata dia.

Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas