Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Asuransi Jiwasraya

BPK Akan Laporkan Bentjok, Bantah Lindungi Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya

Agung membantah pernyataan eks Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.

BPK Akan Laporkan Bentjok, Bantah Lindungi Grup Bakrie di Kasus Jiwasraya
Tribunnews.com/Dennis Destryawan
Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat video konferensi, Senin (29/6/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bantah melindungi Grup Bakrie dalam skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Disampaikan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat video konferensi, Senin (29/6/2020).

Agung membantah pernyataan eks Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.

Agung mengatakan Bentjok melakukan tudingan serius ke BPK. Karena itu, Bentjok akan dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Baca: Kasus Jiwasraya Semakin Dalam, Kejagung Blokir Rekening 31 Perusahaan Manajer Investasi

"Apa yang disampaikan merupakan tuduhan yang tak berdasar, setelah konpers (konferensi pers) kami akan mengadukan apa yang dilakukan Benny Tjokro ke Bareskrim Mabes Polri," ujar Agung.

Pada persidangan Rabu (24/6), Bentjok menuding BPK menutupi keterlibatan grup besar dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya di pengadilan, satu di antaranya adalah Grup Bakrie.

Benny menyebut, BPK melindungi emiten-emiten tersebut. Indikasinya adalah, BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap emiten-emiten Grup Bakrie.

Menjawab tudingan itu, Agus mengatakan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) yang diterbitkan BPK merupakan dukungan dari proses penegakan hukum (pro justicia) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung.

Berbeda dengan jenis pemeriksaan atau audit BPK lainnya, kata Agung, PKN dilakukan dengan syarat, penegakan hukum telah masuk pada tahap penyidikan.

Dalam tahap tersebut, tersangka ditetapkan oleh aparat penegak hukum, mempertimbangkan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana. Setelah tersangka ditetapkan, aparat penegak hukum mengajukan kepada BPK untuk dilakukan PKN.

Halaman
12
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas