TRIBUNNEWS.COM - Sebelum marah besar pada 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat beberapa kali marah dan mengingatkan para pembantunya soal kinerja di tengah Pandemi Covid-19.

Diketahui, Jokowi terlihat marah dan jengkel atas kinerja para menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinat Paripurna pada 18 Juni lalu.

Video Jokowi marah itu baru dipublikasikan 10 hari kemudian atau pada 28 Juni 2020 di Youtube Sekretariat Kabinet.

Bukan kali ini saja Jokowi marah.

Berikut sejumlah momen Jokowi marah dan memberi peringatan para pembantunya terkait Covid-19 sebagaimana dirangkum Tribunnews.com, Senin (29/6/2020):

1. Marah soal Kurva Corona Tidak Turun-turun

Presiden Jokowi ternyata pernah marah karena kurva Corona tidak turun-turun.

Marahnya Jokowi soal kurva Corona itu diungkap oleh pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono.

Hal itu disampaikan Pandu Riono dalam kanal YouTube KompasTV, Minggu (10/5/2020).

Baca: Jokowi Marah atas Kinerja Para Menteri, Refly Harun Sebut Adanya Tekanan, PDIP: Sinyal Reshuffle

Pandu menyinggung soal perintah Jokowi yang meminta kurva Corona turun di bulan Mei 2020.

"Presiden marah, dibawa ke kita semua termasuk saya juga. 'Harus diturunkan secepatnya dengan cara apapaun," kata Pandu sebagaimana dikutip dari TribunWow. 

Pandu mengatakan kemarahan Jokowi itu disebabkan karena angka korban virus Corona masih terus bertambah.

"kalau orang Jawa sudah bulang 'dengan cara apapaun" itu artinya di marah sekali'

"Karena kesal mnelihat situasi kok enggak turumn-turun," sambgunnya.

2. Jokowi Ingatkan Perlunya Kecepatan soal Penyaluran Bansos

Saat memberikan pengarahan dalam Rapat Terbatas Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa pada 19 Mei 2020, Jokowi menyinggung soal lambannya penyaluran bansos. 

Saat itu, Jokowi menyoroti fakta di lapangan dimana penyaluran bansos menemui banyak kendala. 

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (ekstraordinary)," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.

Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dilakukan secara cepat. 

"Sekali lagi ini butuh kecepatan . Oleh karena itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksana di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanan itu di lapangan," ujarnya. 

3. Jokowi Tegur Daerah yang Belum Prioritaskan Anggaran untuk Covid-19

Pada pengantar Sidang Kabinet Paripurna 14 April, Jokowi juga menegur daerah-daerah yang belum menganggarkan APBD-nya untuk Covid-19. 

Melihat hal ini Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menegur daerah-daerah tersebut.

"Saya melihat, setelah dicermati dan mencatat masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual," ujar Jokowi yang dikutip dari YouTube Kompas tv, Selasa (14/4/2020).

"Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan agar mereka ditegur," imbuhnya.

Baca: Video Jokowi Marah Kenapa Baru Viral Sekarang? Pakar : Berarti Menteri yang Ditegur Belum Kerja

Kepala Negara ini menyebut ada beberapa daerah yang belum menganggarkan atau menyampaikan data anggaran terkait penanganan Covid-19.

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, lalu terdapat 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi," tegas Jokowi.

"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," imbuhnya.

Artinya kata Jokowi masih ada di antara kita yang masih belum memiliki respon pada situasi yang tidak normal ini.

"Sekali lagi, saya minta Mendagri dan Bu Menteri Keuangan membuat pedoman yang di daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Jokowi.

Sehingga kata Jokowi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki visi dan prioritas yang sama untuk secara kompak mengatasi penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, dalam ratas tersebut Jokowi juga meminta jajarannya untuk pangkas belanja tak prioritas serta fokus tangani Covid-19.

"Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.

"Fokuskan semuanya untuk penanganan Covid-19, baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya." imbuhnya.

Baca: Presiden Jokowi Jengkel Kinerja Menteri, Pengamat: Sering Marahi Menteri, What Next-nya Tak Terlihat

Ia juga berkali-kali menyampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang dikedepankan dalam menangani pandemi ini.

Pertama kesehatan yakni Covid-19, kedua jaring pengaman sosial, dan terakhir terkait stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM serta pelaku usaha. 

(Tribunnews.com/Daryono) (TribunWow)