Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Kowani Tolak Pelibatan Anak dalam Urusan Politik di Pilkada Serentak 2020

Kowani minta KPAI memberikan tekanan kepada lembaga terkait agar dapat melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan anak dari eksploitasi politik

Kowani Tolak Pelibatan Anak dalam Urusan Politik di Pilkada Serentak 2020
Warta Kota/Adhy Kelana
ILUSTRASI - Sejumlah anak-anak dengan mengenakan seragam sekolah berunjuk rasa menolak penggusuran rumah di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2012). Anak-anak bersama orang tuanya tersebut meminta kepada Gubernur DKI, Joko Widodo agar tempat tinggalnya di kawasan Cipinang Besar Selatan tidak digusur. Warta Kota/Adhy Kelana 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Menolak pelibatan anak di wilayah politik kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi penolakan RUU HIP pada tanggal 24 Juni 2020 di Depan Gedung DPR RI.

Hal tersebut melanggar Pasal 15 undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (PA).

Baca: Penelitian Kowani Temukan Kaum Wanita Paling Terdampak Pandemi Covid-19

Untuk itu, Kowani melaporkan pelanggaran itu kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (9/6/2020).

"Kowani minta KPAI memberikan tekanan kepada lembaga terkait agar dapat melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan anak dari eksploitasi politik," ujar Ketua Bidang Sosial Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) KOWANI, Khalilah.

Khalilah menjelaskan dalam Pasal 15 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (PA) yang
berbunyi:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, elibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, serta pelibatan dalam peperangan.

Dengan pengawasan dari KPAI dan masyarakat KOWANI mendorong pemerintah agar membuat ketentuan undang-undang yang lebih melindungi anak.

Apalagi mengingat Tahun 2020 adalah Tahun Politik Pilkada Serentak di 270 Daerah.

Maka, menurutnya kejadian serupa yaitu pelibatan anak di wilayah politik kekuasaan jangan sampai terjadi kembali dimasa yang akan datang.

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas