Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini memaklumi kemarahan Presiden Joko Widodo kepada menterinya hingga ancam reshuffle kabinet karena lambatnya pelaksanan program penanganan virus corona atau Covid-19.

"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari," kata Jazuli kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Baca: Respons Demokrat soal Sinyal Reshuffle Kabinet Jokowi: Kami Bukan Koalisi Pemerintah

Jazuli menyebut, PKS sejak awal sudah mengkritisi lambatnya penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah, mulai dari penetapan status kedaruratan Covid-1, lambatnya distribusi alat pelindung diri. 

Kemudian, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bantuan sosial, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain. 

"Bahkan Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas pemerintah kepada rakyat," tutur Jazuli. 

Meski demikian, Jazuli mengatakan Fraksi PKS tidak akan mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya. 

Menurutnya, posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan pemerintah yang kadang tidak sinkron. 

"Rakyat hanya ingin tahu pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid. Rakyat juga mau pemerintan hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secar ekonomi terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," paparnya. 

Ia berharap, kemarahan presiden mudah-mudahan bisa direspon cepat oleh pembantunya dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. 

"Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," pungkas Jazuli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Baca: Jokowi Singgung Reshuffle Kabinet, Demokrat: Jangan-jangan Cuma Pengalihan Isu

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.