Tanggapi Pembakaran Bendera PDIP, Ketum Pagar Nusa: Jangan Impor Konflik Timor Tengah ke Indonesia
Nabiel Haroen menyatakan jangan sampai ada kelompok yang berupaya memecah belah bangsa dan mengadu domba umat Islam dengan kelompok nasionalis
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Pagar Nusa Nahdatul Ulama (NU), M.Nabiel Haroen, menanggapi demonstrasi terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung pada pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) dan upaya mendelegitimasi Bung Karno.
Pihaknya pun meminta agar pihak-pihak tertentu tak berusaha mengimpor gerakan konflik Timur Tengah ke Indonesia.
Nabiel Haroen menyatakan jangan sampai ada kelompok yang berupaya memecah belah bangsa dan mengadu domba umat Islam dengan kelompok nasionalis. Bendera itu simbol kehormatan dan jati diri.
"Saya yakin orang-orang yang melakukan aksi provokasi itulah yang membawa bendera PKI dan membakarnya bersama bendera PDI Perjuangan itulah yang memiliki aksi tersembunyi. Pihak kepolisian harus berani menangkap para provokator tersebut," kata Nabiel Haroen, Senin (29/6/2020).
Dia melanjutkan, Nahdliyyin dan kelompok Soekarnois itu saudara.
Baca: Niat Beli iPhone 11 Rp 6 Juta, Wanita Ini Malah Dikirimi Kartu Remi
Keduanya sama-sama berjuang mendirikan Republik Indonesia.
Karena itulah mengapa Bung Karno sangat dekat dengan NU, demikian halnya dengan PDIP.
Bung Karno juga mendapat pengukuhan dari NU sebagai waliyyul amri ad-dharuri bis-syaukah, yakni pemimpin negara di masa transisi yang punya legitimasi untuk memimpin bangsa.
Dilanjutkannya, Bung Karno juga dikukuhkan sebagai Pahlawan Islam melalui Konferensi Islam Asia Afrika pada 6-14 Maret 1965 di Bandung.
Tanpa dukungan Bung Karno, tidak akan ditemukan makam Imam Buchori di kawasan Uzbekistan, yang saat itu berada di wilaya Soviet yang dipimpin Nikita Krushchev.
Bung Karno banyak membantu kemerdekaan bangsa Islam seperti Aljazair, Palestina, dan kemudian juga pembela kemerdekaan Pakistan.
"Jadi jangan sampai ada yang memutar balikkan sejarah. Kalau mereka terus memecah belah bangsa, mereka melawan demokrasi dan konsesus kebangsaan, harus ada tindakan tegas melawan itu," kata Nabiel, yang juga Anggota Komisi IX DPR itu.
Baca: Relaksasi Kredit untuk Pelaku Usaha Terdampak Covid-19 Diminta Segera Dimaksimalkan
Dia juga menyinggung soal adanya upaya yang mencoba mengimpor konflik di Timur Tengah ke Indonesia.
