Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) Anwar Abbas angkat bicara saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle dalam rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni silam.

Anwar menilai pidato singkat Jokowi kala itu benar-benar menunjukkan kekecewaannya terhadap kinerja para menteri karena tidak memiliki sense of crisis.

"Hal ini tentu saja sangat-sangat beliau (Jokowi) sesalkan karena semestinya para pembantu beliau tersebut sudah tahu apa yang akan dilakukan, tetapi ternyata tidak demikian. Dan hal ini tentu saja telah membuat sang presiden benar-benar menjadi jengkel," ujar Anwar, dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Dia meminta semua pihak membayangkan dana yang cukup besar sudah disediakan oleh pemerintah, namun baru sedikit yang terserap.

Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat masih sangat kecil.

Baca: Soal Marahnya Jokowi, Pangi Syarwi Chaniago: Lebih Baik Lakukan Reshuffle Senyap Berbasis Kinerja

Baca: Sejumlah Kalangan Dorong Jokowi Realisasikan Wacana Reshuffle Kabinet

Menurutnya itu membuat daya beli masyarakat tidak dan belum bisa terdongkrak. Akhirnya hal tersebut berimbas pada ekonomi masyarakat yang tidak dan belum bisa menggeliat.

Selain itu, kata dia, tak bisa dipungkiri citra pemerintah terutama presiden semakin buruk karena tak bisa mendorong ekonomi masyarakat.

"Untuk itu para menteri dan para pembantu presiden hendaknya benar-benar tersentak dengan pernyataan presiden dan secepatnya melakukan langkah-langkah strategis serta inovatif. Sehingga dapat memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dan daya beli masyarakat kita harapkan akan bisa meningkat," kata Anwar.

Demi terwujudnya hal tersebut, Anwar menilai bantuan dari pemerintah kepada masyarakat harus berupa uang dan bukannya berbentuk barang.

"Agar tujuan tersebut bisa cepat terwujud maka kita harapkan agar bantuan-bantuan dari pemerintah terhadap rakyat miskin tidak diberikan berupa barang, tapi berupa uang. Karena dengan itu mereka bisa berbelanja ke warung kecil di sekitar rumahnya, sehingga kehidupan ekonomi dari rakyat kecil benar-benar tertolong dan itulah yang kita harapkan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca: Tiga Menteri Ini Dapat Tambahan Tugas Jaga Ketahanan Pangan dari Jokowi

Baca: Refly Harun hingga Politisi PKS Ikut Komentari Ancaman Jokowi untuk Para Menterinya

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.